jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengkritik gaya komunikasi pemerintah selama masa pandemi COVID-19.
Misalnya, kata dia, ketika pemerintah mengeluarkan narasi mengizinkan semua moda transportasi untuk beroperasi kembali selama pandemi.
BACA JUGA: Budi Karya Sumadi Pernah Kena COVID-19, Tetapi Kok Begitu
Pasalnya narasi itu kontradiksi dengan larangan mudik.
Menurut dia, mengizinkan moda transportasi beroperasi, meningkatkan mobilitas rakyat. Termasuk upaya rakyat untuk melaksanakan mudik, meskipun pemerintah sudah melarangnya.
BACA JUGA: Lagi, 3 Penumpang KRL Positif COVID-19, Kang Emil: PSBB Bodebek Bisa Gagal
"Semestinya pemerintah harus tegas dengan kebijakan larangan bepergian ke luar kota. Terutama dari zona merah, untuk mencegah penyebaran virus," ucap Karyono dalam pesan singkatnya kepada jpnn.com, Jumat (8/5).
Selain itu, ujar dia, narasi mengizinkan semua moda transportasi untuk beroperasi, bertolak belakang dengan keinginan kepala daerah di zona merah.
BACA JUGA: Sebelum Meninggal, Penderita COVID-19 Itu Sempat Tarawih Berjemaah dan Bagi Sembako
Misalnya kepala daerah di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek). Mereka sudah mengajukan permohonan penghentian kereta api demi menekan penularan COVID-19.
"Jadi, kebijakan baru di bidang transportasi ini bisa memupus harapan lima kepala daerah," ucap Karyono.
Narasi yang kontradiksi itu, kata Karyono, menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19.
Akibat komunikasi yang buruk, telah menimbulkan kegamangan rakyat yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian penanganan COVID-19.
"Perbedaan kebijakan ini menunjukkan buruknya komunikasi pemerintah dalam upaya mengatasi penderitaan rakyat akibat COVID-19," ucap dia.
Ke depan, Karyono meminta pemerintah memperbaiki komunikasi selama pandemi. Pemerintah juga harus fokus dengan kebijakan yang konsisten dan kepemimpinan satu komando.
"Selain itu, perlu memperbaiki pola koordinasi dan sistem komunikasi yang sinergis. Hal yang tak kalah penting adalah menyingkirkan ego sektoral yang menjadikan bencana COVID-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas bisnis dan ekonomi yang memanfaatkan situasi," tutur dia. (mg10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan