jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para pendukungnya tidak perlu merasa sebagai pihak yang dijegal dengan aturan terkait penetapan pilkada 2022 akan digelar bersamaan dengan pilkada lain pada 2024 mendatang.
Pasalnya, aturan tersebut sudah terbit sejak 2016 lalu. Yakni, UU Nomor 10/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
BACA JUGA: Ogah Tanggapi UU Pemilu, Anies Baswedan: Kami Urusin Covid-19 Dahulu
"Jika dilihat dari tahun pengesahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang menyebutkan pilkada serentak dilaksanakan pada 2024, itu disahkan 2016. Maka membuat asumsi bahwa pelaksanaan pilkada 2024 untuk menjegal Anies tidak logis, karena 2016, Anies belum menjadi Gubernur DKI," ujar Karyono dalam keterangannya, Rabu (3/2).
Karyono mengakui, tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik.
BACA JUGA: Aceh Kukuh Ingin Selenggarakan Pilkada Tahun 2022
Ada yang berasumsi pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta.
Ada juga pihak yang mengaitkan lebih jauh ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 dicurigai sebagai skenario untuk menyingkirkan Anies dari arena pertarungan Pilpres 2024.
BACA JUGA: Fraksi NasDem DPR Sebut Pemerintah Tidak Punya Mandat Menunda Pilkada 2022
Menurut Karyono, premis yang mengemuka menarik untuk dianalisis dan diuji sejauh mana relevansi, korelasi, dan signifikansinya.
"Meminjam istilah Michel Foucault, asumsi ini setidaknya bisa menjadi diskursus, yaitu sebagai sebuah sistem berpikir yang dikonstruksi ide-ide, pemikiran yang kemudian membentuk kultur," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.
Karyono juga menyebut diskursus yang dibangun setidaknya bisa dimulai dari sejumlah pertanyaan, seberapa kuat argumentasi yang menyatakan Anies akan tersingkir dari arena pilpres jika pilkada diselenggarakan 2024.
Menurut Karyono, kesuksesan Anies maju di Pilpres 2024 tidak serta-merta ditentukan oleh penyelenggaraan Pilkada 2022 atau 2024.
Waktu pelaksanaan pilkada tidak menjamin kesuksesan Anies dalam kontestasi pilpres.
Sebab, untuk lolos dan menang dalam kompetisi pilpres tidak sesederhana itu, karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden.
Itu baru tahap penentuan capres. Belum lagi tahap pemilihan, tentu banyak faktor yang mempengaruhi kemenangan.
"Anies memang sudah menjadi tokoh yang diperhitungkan dalam kancah politik nasional. Namanya selalu masuk dalam radar surcapres (survei calon presiden) meskipun dalam sejumlah survei, elektabiliitasnya menurun dalam setahun terakhir. Tetapi terlepas itu, Anies masih memiliki peluang untuk menjadi kandidat presiden," katanya.
Karyono juga menyatakan, asumsi yang menilai Anies bakal kehilangan panggung jika pilkada DKI digelar 2024, terlalu sederhana dan sumir.
Dengan modal politik saat ini, Anies dinilai tidak terlalu sulit untuk tetap tampil di depan publik. Belum lagi para pendukungnya tentu tidak akan tinggal diam. Kuncinya adalah seberapa kuat elektabilitas Anies.
Dia menganggap, jika memiliki dukungan kuat, Anies dan pendukungnya tentu akan berusaha menciptakan panggung agar mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu bisa 'menari' di hadapan khalayak.
Sebab Anies merupakan tokoh nasional yang memiliki magnet dan sudah sampai pada level sebagai 'media darling'.
Karyono lebih lanjut mengatakan, magnet yang dimiliki Anies tentu dapat dimanfaatkan untuk mencari dukungan partai.
"Pada akhirnya asumsi yang menyatakan Anies akan kehilangan panggung politik jika pilkada dilaksanakan 2024, saya kira masih terlalu dini," pungkas Karyono.(gir/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang