jpnn.com, JAKARTA - Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kasus bayi Tiara Debora Simanjorang (4 bulan) peserta BPJS Kesehatan yang meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan.
Debora tak bisa ditangani di ruang gawat darurat bayi PICU (Pediatric Intensive Care Unit) dari RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat karena orang tua belum membayar kekurangan uang muka.
BACA JUGA: Tim Otsus Aceh Akan Sampaikan Memorandum ke Pimpinan DPR
"Tindakan rumah sakit tidak segera memasukkan dan merawat pasien di ruang PICU sesuai indikasi medis karena faktor biaya sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia adalah kebijakan tidak manusiawi," tegas Rieke.
Anggota Pansus UU BPJS 2010-2011 itu juga memastikan rumah sakit telah melanggar hukum.
BACA JUGA: Komisi III Serap Aspirasi RUU Jabatan Hakim ke Sumut
Dia pun membeberkan sejumlah kebijakan yang diduga telah dilanggar oleh RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta Barat.
Sehubungan dengan kasus bayi Debora dia juga menyampaikan beberapa rekomendasi.
BACA JUGA: BURT Tinjau Layanan Ciputra Mitra Hospital Banjarmasin
"Mendesak Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) dan Dinas Kesehatan DKI agar melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus bayi Debora," ujar Rieke.
Dia juga mendesak aparat penegak hukum memproses pidana pelanggaran yang dilakukan rumah sakit.
"Saya meminta BPJS Kesehatan agar memperluas kerjasama dengan rumah sakit swasta," imbuhnya.
Rieke juga merekomendasikan Kementerian Kesehatan agar menertibkan rumah sakit nakal.
"Sekaligus menerbitkan peraturan semua rumah sakit termasuk yang swasta wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan tidak boleh menolak pasien," pungkasnya. (adv/jpnn)
Berikut kebijakan rumah sakit diduga melanggar menurut Rieke. Berbagai Peraturan-Perundang-Undangan:
*A. UU 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 23 Ayat (2)*
“Dalam keadaan darurat, pelayanan dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.”
*B. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 190 ayat 1 dan 2*
a.Pasal 32 Ayat (1)
“ Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. “
b.Pasal 32 Ayat (2)
“ Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.”
c. Pasal 190 Ayat (1)
“ Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
d. Pasal 190 Ayat (2)
“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Merujuk kasus kematian bayi Debora membuktikan pelayanan kesehatan di rumah sakit masih buruk dan masih banyak rumah sakit nakal, serta belum ada sistem yang baik sehingga dapat memastikan perlindungan pasien.
Dengan melihat perkembangan terakhir jumlah peserta BPJS Kesehatan 180.772.917 (data per 1 September 2017), maka pemerintah harus lebih serius dan sunguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit termasuk rumah sakit swasta.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi IV Tindak Lanjuti Permasalahan di Gunung Tujuh
Redaktur & Reporter : Natalia