jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta Rumah Sakit jangan hanya memikirkan keuntungan finansial semata. Hal ini dia sampaikan menanggapi bayi Debora.
Bayi malang itu meninggal dunia karena diduga terlambat mendapat penanganan medis dari RS Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat, akibat kekurangam biaya. Sementara pihak RS membantah menolak pasien karena kekurangan biaya.
BACA JUGA: RS Harus Mengabdi untuk Sosial, Bukan Profit Semata
Menurut Saleh, RS swasta memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri. Namun demikian, manajemennya juga diharapkan bisa memberikan pengecualian-pengecualian kepada kasus tertentu.
"Rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Kalau membaca ceritanya, ini kan situasinya darurat. Mestinya ada pengecualian dalam situasi seperti ini," ujar Saleh di Jakarta, Minggu (10/9).
BACA JUGA: Bayi Debora Meninggal, DPR: Mana Program Indonesia Sehat?
Karena itu dia mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan investigasi serius agar kejadian serupa tidak terulang. Jika ditemukan ada yang salah dalam prosedur pelayanan, maka Kemenkes harus menjatuhkan sanksi tegas.
Di sisi lain, pemerintah harus membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit. Dengan begitu, mereka tidak begitu saja menolak pasien yang tidak cukup biaya. Apalagi, pasiennya memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.
BACA JUGA: Tim Investigasi Kematian Bayi Debora Punya Waktu 48 Jam
Kejadian ini, kata politikus PAN tersebut, tidak semestinya terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target implementasi universal health coverage (UHC), di mana masyarakat dipastikan memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.
"Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya yakin UHC yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan," tegas dia.
Di lain pihak, BPJS Kesehatan didesak untuk memperluas kerja sama dengan rumah-rumah sakit yang ada. Dengan begitu, masyarakat mudah menjangkaunya. Apalagi, kepesertaan BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tentu dibutuhkan jaringan pelayanan kesehatan yang semakin luas.
"Dalam beberapa kasus, memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Mungkin dinilai profitnya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Pada 2017 ini saja anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai 34 triliun," jelas Saleh.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR: Rumah Sakit tidak Boleh Tolak Pasien
Redaktur & Reporter : Yessy