jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan bahwa pengusutan kasus Century baru bisa dituntaskan pada rezim pemerintahan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, saat ini terdapat kendala dalam penyidikan kasus tersebut khususnya terkait pemeriksaan Wakil Presiden Boediono yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) saat penggelontoran dana bail out kepada Bank Century.
"Kalau menurut orang-orang, baru bisa clear ketika rezim berganti. Itu lebih masuk akal, supaya pemeriksaan lebih mudah," kata Hamdi saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (4/3).
BACA JUGA: Penembak Mati Caleg dan Penyerang Posko NasDem Berbeda
Menurut Hamdi, wacana pemakzulan Boediono juga tidak akan ada gunanya apabila digulirkan pada pemerintahan Presiden SBY. Secara politik, wacana tersebut juga tidak akan menguntungkan. Pasalnya, tindakan tersebut tidak akan menarik simpati masyarakat.
"Publik enggak simpatik juga. Jadi kalau tanya ke publik, publik maunya KPK yang maju. Dan orang sekarang dalam konteks ini, bilangnya gitu, nanti rezim ganti baru urus," ucapnya.
BACA JUGA: LPSK Benarkan KPK Pinjam Saksi
Hamdi pun menilai wacana pemakzulan Boediono yang dilontarkan oleh anggota Tim Pengawas (Timwas) Century DPR Fraksi PAN, Chandra Tirta terlalu berlebihan. Seharusnya, Timwas mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak lebih cepat dalam pengusutan kasus Century.
Ia juga mengingatkan agar Timwas Century tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontra produktif dengan proses hukum kasus Century.
BACA JUGA: 60 Persen TKI Dikirim Secara Ilegal
"Yang harus kita dorong KPK. Kita enggak bisa letakan proses politik. Kalau sudah politik jadi enggak jernih, jadi saya lihat timwas berlebihan juga. Pokoknya asal galak, sasaran kan sekarang Boediono," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Politikus Golkar dan Walkot Serang untuk Atut
Redaktur : Tim Redaksi