jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Kesehatan diminta untuk menurunkan tenaga kesehatan (nakes) ke setiap RT yang ada di wilayahnya.
Permintaan ini disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, menyusul pasien penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayahnya yang membeludak.
BACA JUGA: Atasi Masalah Polusi, Bicara Udara Kerja Sama dengan Pemkot Bogor
Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, tercatat sudah tembus 845 kasus dengan total empat kasus kematian pada tahun ini.
"Kami minta Pemkot Bogor segera menurunkan Nakes ke tiap RT untuk mengecek warga apabila ada warga terjangkit DBD yang tidak bisa tertangani di rumah sakit," kata Atang, Selasa (27/2).
BACA JUGA: Atang Dorong Pemerintah Turunkan Harga Beras Menjelang Ramadan
Selain mengecek kondisi warga yang terjangkit DBD, lanjut Atang, para Nakes ini diharapkan dapat mengedukasi langsung masyarakat untuk aktif melakukan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungannya.
"Minimal harus sering melakukan survei untuk bisa mengetahui dan mendata tempat yang berpotensi menjadi sarang penyebaran demam berdarah," papar Atang.
BACA JUGA: Atang Trisnanto: Pemilih Pemula Mendominasi Suara di Pemilu 2024
Adapun, selain dengan kegiatan 3M Plus berupa mengubur, menguras, menutup, melipat baju-baju yang digantung yang menjadi tempat sarang nyamuk.
Pemberantasan jentik nyamuk juga bisa dilakukan melalui kerja bakti setiap minggu sekali, fogging, hingga membagikan obat abate untuk ditempatkan di genangan air.
“Datangi juga rumah-rumah warga untuk melihat ada genangan air atau tidak. Sekaligus melakukan edukasi ke masyarakat agar melakukan 3M plus serta melakukan pencegahan,” katanya.
Para nakes yang bertugas di puskesmas biasanya melakukan pendampingan rutin ke wilayah-wilayah. Namun menurutnya, kali ini harus dilakukan secara serentak.
"Meski biasanya pendampingan rutin dilakukan, tapi khusus masalah ini kami harapkan ini dilakukan serentak. Mengantisipasi jatuhnya korban DBD sekaligus mengedukasi warga, sehingga dengan upaya yang sudah dilakukan tidak ada lagi tempat berkembangnya nyamuk Aedes Aegypti," Atang menjelaskan.
Setelah upaya preventif dilakukan, Ketua DPRD Kota Bogor juga menilai tindakan kuratif juga penting, sebab masyarakat belum tentu edukatif terhadap kasus DBD. Terkadang masyarakat menganggap sepele ketika badannya terasa mual dan deman.
“Mungkin dianggap bukan DBD. Dianggap sakit maag, sakit demam. Jadi perlu diedukasi, kalau sudah minum obat, demamnya belum juga turun selama berhari-hari, maka bisa diindikasi terkena DBD. Sehingga harus segera diperiksakan ke Puskesmas,” paparnya.
Ketua DPRD Kota Bogor juga mengingatkan agar upaya-upaya dengan turun langsung ke masyarakat ini dapat dijalankan secara konsisten. Hal ini dilakukan agar Kota Bogor tidak masuk ke dalam status Kejadian Luar Biasa (KLB) kasus DBD.
"Makanya, kita harus kerja ekstra agar jumlah warga terjangkit DBD tidak terus bertambah," kata Atang. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh