Kasus DBD Tembus 88 Ribu, Lestari Moerdijat: Efektivitas Pencegahan Harus Ditingkatkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyoroti tren peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) dan jumlah orang yang meninggal akibatnya.

Dia mengingatkan upaya preventif, berupa menguras, mengubur dan menutup (3M) untuk pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah (DBD) jangan hanya menjadi jargon.

BACA JUGA: Tahun Ini Kasus DBD Tertinggi Terjadi di Sumsel 

Namun, Lestari berpesan agar efektivitas upaya pencegahan DBD harus ditingkatkan.

"Tren peningkatan kasus DBD dan jumlah orang yang meninggal harus segera diatasi dengan langkah yang efektif. Gerakan preventif harus benar-benar diterapkan dengan tepat sasaran," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/5).

BACA JUGA: Vaksinasi Jadi Salah Satu Solusi Mencegah DBD

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 28 April 2024, terdapat 88.593 kasus DBD di Indonesia dengan 621 orang meninggal dunia.

Padahal, di periode yang sama pada 2023, jumlah kasus DBD tercatat 28.579, dengan korban jiwa sebanyak 209.

BACA JUGA: DBD Jadi Momok Menakutkan di Banyuwangi, Periode Januari-April 205 Kasus, 4 Orang Meninggal Dunia

Menurut Lestari, sejumlah upaya untuk mewujudkan sebuah gerakan pencegahan DBD harus masif dilakukan.

Apalagi faktor geografis Indonesia yang dipengaruhi perubahan cuaca dan iklim tropis menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus demam berdarah.

Rerie yang akrab disapa itu juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah berperan aktif dalam upaya pencegahan DBD di tanah air sehingga jumlah kasus DBD di Indonesia dapat konsisten ditekan dan dikurangi dari tahun ke tahun.

"Terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang berpotensi meningkatkan populasi nyamuk Aedes aegypti harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang lebih masif dan terukur, dengan melibatkan aparat dan masyarakat," tegas legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu.

Rerie menilai saat ini dibutuhkan keseriusan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan DBD yang merupakan bagian dari langkah negara memberi perlindungan kepada setiap warganya dari berbagai ancaman, termasuk ancaman kematian akibat DBD. (mrk/jpnn)