jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, wajar bila muncul opini rencana kecurangan pemilu di balik permasalahan e-KTP yang sering muncul belakangan ini.
Pasalnya, belum selesai penanganan temuan ribuan e-KTP yang diduga dibuang oknum tertentu di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Utara, Jumat (8/12) lalu, kini muncul permasalahan lain.
BACA JUGA: Seribu Keping e - KTP Tercecer di Pariaman Sumbar
Sebanyak seribu keping e-KTP ditemukan warga tercecer di Desa Kampung Baru, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (11/12) kemarin.
Itu belum termasuk kasus pemalsuan e-KTP, penjualan blangko e-KTP secara online dan beberapa permasalahan lain.
BACA JUGA: Larangan Berpolitik Dicabut, Thailand Pemilu Tahun Depan
"Dugaan itu saya kira sebagian cukup beralasan karena pada Pemilu 2019 nanti, dokumen primer yang dijadikan sebagai syarat memilih adalah KTP elektronik," ujar Said di Jakarta, Kamis (13/12).
Menurut Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini, di media sosial kecurigaan mengarah pada isu pemilihan presiden.
BACA JUGA: Fadli Zon: Mendagri dan Dirjen Dukcapil Jelas Tidak Becus
Netizen pendukung salah satu pasangan capres menduga ada skenario kecurangan yang sedang disiapkan kubu pasangan lawan lewat kasus e-KTP.
"Tapi saya agak sangsi pada asumsi itu. Sebab, jika kubu yang dituding adalah koalisi parpol pendukung capres-cawapres, sepertinya itu kurang logis," ucapnya.
Menurut Said, di pemilu nanti e-KTP tak hanya bisa digunakan untuk memilih capres-cawapres. Tapi juga memilih caleg. Karena pileg dan pilpres digelar serentak.
Artinya, jika dirancang salah satu kubu koalisi, maka parpol-parpol yang tergabung dalam koalisi itu tentu tak rela hasil kecurangan hanya dinikmati salah satu parpol.
"Kalau mau curang bareng-bareng, semuanya tentu akan menuntut manfaat yang sama atas praktik manipulatif itu. Logikanya kan begitu. Tapi itu tidak mungkin diwujudkan," katanya.
Apalagi, kata Said kemudian, di pileg tidak ada lagi asas kolegalitas, yang ada semangat rivalitas. Tidak ada lagi cerita koalisi, yang ada spirit berkompetisi. Masing-masing parpol akan saling berebut suara.
Dalam konteks inilah Said meragukan ada skenario kecurangan yang dirancang secara kolektif oleh koalisi parpol pendukung capres-cawapres tertentu, terkait permasalahan e-KTP.
"Tapi, seandainya benar ada pihak yang sedang merancang kecurangan pemilu melalui manipulasi e-KTP, dugaan saya tidak dilakukan koalisi parpol, tapi dapat saja dilakukan kelompok tertentu," tuturnya.
Meski demikian, Said menegaskan pandangannya baru sebatas asumsi. Karena masih banyak kemungkinan lain, termasuk memang tidak ada skenario kecurangan apa pun dari kisruh e-KTP.
"Untuk mengungkap benar-tidaknya ada rencana kecurangan pemilu, saya mendorong DPR memajukan hak angket melalui pembentukan panitia khusus," ucapnya.
Said meyakini, dari sepuluh parpol pemilik kursi DPR saat ini, tentu tidak ada satu partai pun yang mau dicurangi di Pemilu 2019. "Jadi, segera saja bentuk Pansus KTP elektronik agar semuanya menjadi terang-benderang," pungkas Said. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon: Sebaiknya Tjahjo Kumolo Mundur dari Mendagri
Redaktur & Reporter : Ken Girsang