jpnn.com - JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Indra Perwira mengatakan anggota DPR saat ini bukan politisi sejati yang mengedepankan kepentingan bangsa.
Faktanya menurut Indra, bisa dilihat dalam kasus PT Freeport Indonesia (PTFI) yang sedang ramai dibicarakan terkait rekaman pembicaraan yang kabarnya berisi permintaan saham oleh Ketua DPR, Setya Novanto kepada Presdir PTFI Maroef Syamsuddin.
BACA JUGA: Soal Demo Anarkis, Simak Pernyataan Kapolri dan Kompolnas
“Kasus PTFI dan rekaman Setya Novanto minta saham dua hal yang berbeda. Sayangnya para anggota DPR lebih menyoal masalah rekaman pencatutan nama presiden dan wapres, ketimbang masalah PTFI yang jauh lebih besar. Ini menandakan bahwa para politisi kita saat ini tidak pernah berpikir jauh ke depan,” kata Indra Perwira, saat dihubungi, Selasa (1/12).
Kalau anggota DPR saat ini sudah menjadi politisi, menurut Indra suara mereka akan jauh lebih keras kepada PTFI. Sayangnya, para politisi ini hanya memikirkan keuntungan diri sendiri.
BACA JUGA: Mahasiswa Papua Demo, Menkopolhukam Kok Minta Maaf, Ada Apa?
“Artinya, kita bukan mau membenarkan tindakan Setya Novanto kalau memang benar seperti itu, maka harus ada tindakan tegas dari partainya. Tapi lepas dari itu seharusnya konteks pertama yang harus dilawan oleh politisi itu adalah masalah PTFI. Kalau perlu ada yang bersuara usir PTFI. Karena banyak yang obventurir, jadinya ya seperti sekarang,” ujarnya.
Karena itu, ramainya pembicaraan masalah PTFI lanjutnya, harus dijadikan momentum bagi pemerintah dan DPR untuk mengagendakan penyelesaian kasus ini dengan berbagai negosiasi yang hasilnya tidak lagi merugikan bangsa ini.
BACA JUGA: Menteri Marwan Dorong Desa Bikin Tabungan Air, apa sih?
“Banyak pelanggaran konstitusi dalam masalah PTFI. Ini masalah kedaulatan negara dan ini harus segera diselesaikan," tegasnya.
Jika pemerintah dan DPR tidak menyelesaikan masalah PTFI ini dan hanya memikirkan diri sendiri, menurut Indra, ini akan semakin mempercepat revolusi.
“Kalau lihat kondisi sekarang terus terang tidak ada harapan. Makanya situasi yang seperti ini saya senang melihat pemerintah dan DPR semakin arogan, karena akan mempercepat people power sebagai satu-satunya jalan menembus kebuntuan,” tegasnya.
Dia mengingatkan, masalah PTFI dan permintaan saham ini bermula dari regulasi ngawur yang dibuat pemerintah sendiri melalui peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan asing yang bergerak sektor minerba untuk melakukan divestasi saham sebesar 25 persen.
“Ini kan kemudian yang munculkan permintaan saham. Harusnya Indonesia tidak perlu punya saham PTFI karena sumber daya alam itu milik Indonesia dan PTFI bisa berusaha di Papua karena izin kita. Jadi tanpa harus memegang saham kita harusnya bisa menentukan sendiri berapa yang harus kita dapatkan dari usaha mereka yang sangat menguntungkan itu. Saya yakin kita bisa minta minimal pembagian 50:50. Kalau PTFI tidak mau, ya berikan saja pada perusahaan lain,” sarannya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Freeport, Momentum DPR Buka ‘Permainan Gelap’
Redaktur : Tim Redaksi