JAKARTA - Kepala daerah kedepan diperkirakan masih akan banyak mendapat tekanan dari pusatTidak hanya dari sisi politik, kasus hukum para raja kecil di daerah tersebut juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk mem-presure
BACA JUGA: Mark Canning Kagum Kemajuan Jurnalisme RI
Aliansi LSM untuk Advokasi Pembangunan Daerah mengungkap, publikasi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang transaksi mencurigakan yang melibatkan kepala daerah dan keluarganya, beberapa waktu lalu, menjadi salah satu indikasi
BACA JUGA: Tidak Merekrut CPNS Tenaga Administrasi
Dia menegaskan, gangguan terhadap kepala daerah itu tentu lebih ditujukan untuk menekan
BACA JUGA: 2012, Remunerasi Berlaku di Semua Instansi Pusat
Seperti diketahui, PPATK pada Juni 2011 lalu, mencatat adanya 1.135 transaksi oleh bendahara daerah, 379 transaksi dilakukan bupati, serta 339 transaksi oleh pejabat Pemda lainnyaKetua PPATK Yunus Hisein juga sempat mengungkapkan, salah satu praktik yang mencurigakan adalah penyalahgunaan dana alokasi umum (DAU) yang ditampung di rekening pribadi, kerabat, dan bahkan diperuntukkan untuk membangun sebuah usaha.
Di tempat yang sama, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ikut mempertanyakan, publikasi temuan PPATK ituSebab, menurut dia, publikasi temuan itu justru rawan disalahgunakan dan seolah-olah menempatkan setiap kepala daerah sebagai pelaku korupsi"Potensi terjadinya trial by public terhadap kepala daerah dalam kasus ini sangat terbuka lebar," cetus Neta SPane.
Padahal, menurut dia, bisa jadi kejanggalan dalam transaksi keuangan itu bukan karena niat melakukan korupsiMelihat latarbelakang sebagian kepala daerah yang berlatarbelakang pengusaha, ada kemungkinan hal tersebut muncul hanya karena pemahaman terhadap prosedur dan birokrasi yang kurang"Mereka yang dari pengusaha ini tak jarang mengelola keuangan daerah laksana mengelola keuangan perusahaan sendiri," imbuhnya.
Selain itu, dia juga menilai, publikasi temuan PPATK rawan terhadap penyelewengan oleh aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan yang ada"Ini membuka peluang terjadinya penyelidikan tidak resmi oleh oknum penegak hukum," tandas Neta.
Dia lantas mencontohkan, informasi yang didapatkan lembaganya untuk kasus salah seorang bupati di RiauYang bersangkutan, dikabarkan terpaksa merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah lantaran harus menghadapi oknum aparat penegak hukum"Seorang bupati di Riau menghabiskan uang hingga Rp 11 miliar, untuk menghadapi tuduhan korupsi yang hanya Rp 7 miliar," sebutnya(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantor Pusat Interpol Minta Data Sidik Jari Neneng
Redaktur : Tim Redaksi