jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung sempat menyatakan, rencana DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport sepenuhnya urusan parlemen. Dia menegaskan, presiden tidak mempunyai beban apapun dalam persoalan Freeport.
“Presiden tidak punya beban sama sekali. Yang diutamakan oleh presiden adalah untuk kepentingan bangsa,” ujar Pramono.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Ingatkan Jokowi dan JK Jangan Takut
Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf juga menganggap masih terlalu banyak ruang-ruang gelap seputar Freeport.
“Kalau mau jujur, kasus Papa Minta Saham (kasus Setya Novanto, Red) itu hanya isu kecil, ada banyak hal yang perlu pula dibuka,” kata Asep.
BACA JUGA: PAN Siap Serahkan Sederet Kadernya ke Jokowi
Dia membeber, mulai dari sejarah berdirinya Freeport Indonesia, bagi hasil yang dianggap merugikan, pelanggaran dan pembiaran pelanggaran UU, hingga siapa-siapa saja yang menikmati selama ini juga perlu diungkap.
Dengan dibuka, lanjut dia, semua akan bisa menilai apakah posisi Indonesia benar-benar kuat atau tidak dalam persoalan yang ada. “Kalau kita kuat, jangankan saham 20 persen, lebih dari itupun kita bisa minta,” ujarnya. (dyn)
BACA JUGA: Politikus Demokrat Sarankan Jokowi Belajar ke SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inilah Para Petinggi Polri yang Ditarget Teroris
Redaktur : Tim Redaksi