jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan dalam kondisi sekarang ada lima harapan rakyat yang harus diwujudkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Lima harapan rakyat itu terkait masalah penyelesaian politik, ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan ketersediaan-keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Tapi, Herman menilai pemerintah ini malah mengawali kekuasaannya dengan kegaduhan pada lima sektor harapan rakyat tersebut.
BACA JUGA: Inilah Para Petinggi Polri yang Ditarget Teroris
“Memasuki 2016, kegaduhan itu jangan terulang lagi, karena dalam menjalankan pemerintahan ini harus berpijak pada konstitusi yang ada. Jangan sampai ada kegaduhan antara menteri dengan wapres, menteri dengan menteri dan pemerintah dengan DPR RI," kata Herman Khaeron, dalam acara “Masa Depan Indonesia? Outlook 2016, Dalam Persepsi dan Harapan Rakyat Indonesia" yang digelar Founding Fathers House (FFH) di Jakarta, Kamis (24/12).
Herman membandingkan dengan pemerintahan 2004-2014, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya didukung oleh partai kecil, dan parpol besar jadi oposisi, namun pemerintahannya berjalan baik dan terus membaik.
BACA JUGA: Website Setkab Diretas, Ternyata Ada Gambar...
Perekonomian nasional dan harga-harga stabil serta lapangan kerja tersedia. Bahkan kata Herman, Indonesia mampu kepas dari IMF sekaligus melunasi utang luar negeri, mempertahankan subisidi BBM dan listrik, keamanan stabil, pendidikan baik, surplus beras dan daging sapi, dan toleransi beragama juga baik.
“Tapi, kini yang terjadi sebaliknya,” tegasnya.
BACA JUGA: HEBAT: Barikade Gus Dur Bantu Polri Amankan Natal
Langkah-langkah SBY itulah lanjut Herman, yang seharusnya dilanjutkan oleh Jokowi-JK.
“Faktanya, satu bulan memerintah Jokowi-JK sudah menaikkan harga BBM, listrik dan disusul kenaikan harga-harga sembako. Sementara stimulus dari kenaikan itu sendiri tidak disiapkan, pemerintah tidak solid, tidak ada koordinasi, distribusi sembako tidak jalan, Bulog malah akan dibubarkan dan lain-lain," jelasnya.
Padahal, ujar politikus Partai Demokat ini, inflasi itu terjadi akibat ketidakstabilan sembako serta Begal merajalela adalah bukti bahwa pengangguran dan kemiskinan makin meningkat.
Karena itu, pemerintah harus memperbaiki ekonomi, menghentikan kegaduhan politik, kebijakan menteri satu dengan yang lain harus singkron dan tidak berbenturan, mendorong paket kebijakan ekonomi pro rakyat, meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak menaikkan harga BBM dan tidak mencabut subsidi listrik.
“Jadi, kebijakan itu harus berbasis kepada kedaulatan dan keadilan rakyat. Negara ini harus menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak menyerahkan kepada asing dan aseng, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 45," ujar Herman Khaeron.(fas/mg4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Diminta Awasi Proses Penghapusan Hutan Taman Baru di Kepri
Redaktur : Tim Redaksi