jpnn.com - JAKARTA - Koruptor di Indonesia belum kapok. Masih banyak celah hukum dan perlakuan yang membuat korupsi tumbuh subur. Indonesia Corruption Watch merekomendasikan cara yang bisa bikin koruptor kapok.
Aktivis ICW Emerson Yuntho mengatakan, batasan hukuman harus dinaikkan misalnya minimal empat tahun. Dia mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan menertibkan Surat Edaran dari kejaksaan agar tuntutan bagi terdakwa korupsi diperberat minimal 10 tahun.
BACA JUGA: Diduga Korupsi, Kabiro Kesos Papua Barat Dilaporkan ke Kejaksaan Agung
"Kalau misalnya dapat remisi pun hukumannya akan tetap masih panjang," kata Emerson saat seminar 'Pemberantasan Korupsi yang Memberikan Efek Jera' di Jakarta, Kamis (18/2).
Kemudian, kata dia, yang dijerat jangan cuma pelaku. Tapi, juga harus berani menjerat keluarga pelaku, maupun korporasi. "Jangan kena tanggung," katanya.
BACA JUGA: Siap-siap Pak Yasonna, Djan Faridz Cs Mau Gugat Lagi Nih
Emerson juga menegaskan, jangan cuma memberikan hukuman penjara badan. Dia menegaskan, aset-aset juga harus dirampas. Kemudian, perpajakannya juga diusut. "Karena koruptor selain mencuci uang, juga mengemplang pajak," tegasnya.
Lebih lanjut Emerson menegaskan, koruptor wajib membayar uang pengganti. Dia menegaskan, jika tak membayar uang pengganti jangan perbolehkan koruptor keluar penjara. "Sampai kapan pun dia tidak bayar uang pengganti jangan biarkan dia keluar," papar Emerson lagi.
BACA JUGA: Gelorakan Semangat Kebangsaan, Forum Jong Indonesia Temui Ketua MPR
Kemudian, Emerson mengusulkan agar hak-hak khusus bagi koruptor dihapus. Termasuklah, menghapus lapas khusus koruptor di Sukamiskin, Bandung. "Tiadakan LP Sukamiskin," tegasnya.
Koruptor juga harus dilarang ikut pemilihan legislatif dan kepala daerah. Pencabutan hak mendapat remisi dan bebas bersyarat mesti dilakukan. "Hukumannya ditambah lagi. Selain cabut hak politiknya, hak dana pensiun juga harus dicabut," ungkapnya.
Emerson menambahkan, tersangka korupsi yang ditetapkan oleh KPK, Kejagung maupun Polri harus ditahan dan dicekal ke luar negeri. "Kalau bisa juga diborgol," tegasnya.
Terakhir, Emeson menegaskan bahwa perlu pencabutan regulasi-regulasi yang mendukung koruptor. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat: Darmin Buat Kegaduhan
Redaktur : Tim Redaksi