jpnn.com, JAKARTA - Terseretnya nama Amien Rais yang disebut menerima aliran dana korupsi alat kesehatan (alkes) masih menuai kontroversi.
Direktur Eksekutif Voxvol Centre Pangi Syarwi Chaniago menilai, penyebutan nama Amien Rais dalam perkara itu sarat muatan politis ketimbang penegakan hukum.
BACA JUGA: Menteri Yasonna Takut Diangket DPR
”Amien Rais kita sudah paham dan tahu yang selama ini paling keras menolak reklamasi, kita masih ingat ketika Amien siap nantangin Luhut buka-bukaan atau adu data soal apa saja keuntungan reklamasi bagi masyarakat. Saya pikir ini jelas mengganggu rezim dan pemerintah,” kata Pangi dalam rilisnya yang diterima INDOPOS (Jawa Pos Group).
Apalagi, sambung dia, belakangan santer kuat dugaan pemerintah pusat bersikeras mengambil alih reklamasi, dan bertekad meneruskan proyek itu pasca kekalahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI 2017.
BACA JUGA: Amien Rais Disebut di Kasus Alkes, Ini Permintaan Anaknya ke KPK
”Sementara Amien Rais menjadi batu kerikil atau sandungan yang menganggu dan menghambat misi memuluskan reklamasi,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, sosok mantan ketua MPR RI itu juga dianggap salah satu faktor kekalahan Ahok dalam Pilkada kemarin.
BACA JUGA: Pakar Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pembubaran KPK
”Saya kira, Amien Rais juga punya peran besar, menggerakkan umat melawan penista agama, sehingga Ahok kalah dalam pilkada 2017, jadi ada yang balas dendam dan sakit hati sama Amien Rais,” sindir dia.
Pangi yakin, sebelum mencuatnya kasus ini tentunya ada sejumlah upaya lain untuk menundukkan seorang Amien Rais.
”Saya yakin sudah banyak dapat tawaran yang macam-macam supaya diam, namun nampaknya mengalami jalan buntu, kompromi pun gagal untuk menjinakkan Amien Rais. Supaya nggak runcing-runcing lagi, ruang gerak Amien Rais harus dimatikan,” tandas dia.
Menurut Pangi, konstelasi politik yang dijalankan rezim pemerintahan saat ini sudah tidak sehat lagi.
”Main gebuk cara rezim dalam mengelola negara, ini nggak baik kalau diteruskan ke depannya. Mesti dihentikan cara-cara yang tak lazim atau menghalalkan segala cara untuk sikat dan bunuh karakter seseorang,” tukas dia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan tuduhan terhadap Amien Rais itu kental politisasi. Menurut Ketua MPR RI ini, proses hukum tersebut tidak murni berjalan dengan baik.
”Kita percaya pada proses hukum, tapi kok baunya sangit,” sindir Zulkifli, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).
Tak hanya itu, mantan Menteri Kehutanan ini bahkan menilai kalau kasus yang melibatkan Siti Fadilah adalah sebuah pesanan. ”Pasti ini orderan lah menurut saya,” kata Zulkifli.
Atas penilaiannya itu, dirinya mengaku tidak mengerti dengan KPK yang menyebut nama Amien Rais yang diduga menerima uang hasil korupsi proyek alkes. ”Saya kira, KPK maunya apa sih?” tanya Zulkifli.
Lebih lanjut katanya, saat ini KPK sudah mulai tidak dipercaya oleh publik. Maka dari itu, ia meminta semua penegak hukum jangan tebang pilih, harus adil menegakkan hukum untuk semuanya.
”Polisi dan tentara kan alat negara, polisinya rakyat, tentaranya rakyat. Kita ini negara hukum,” ketus Zulkifli. (dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sepertinya PAN Balik Dukung Angket KPK untuk Balas Dendam
Redaktur & Reporter : Soetomo