Kaukus Papua di Parlemen Tolak MRP Papua Barat

Jumat, 17 Juni 2011 – 21:42 WIB

JAKARTA - Kaukus Papua di DPD dan DPR RI RI menolak pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Provinsi Papua BaratAlasannya, pembentukan MRP di Papua Barat justru bakal memecah keutuhan Papua.

Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Papua Barat Sofia Maipauw, dalam jumpa pers yang digelar di Press Room DPD RI Senayan, Jakarta (17/6)

BACA JUGA: Ormas Pendukung SBY Garap Koperasi dan PNPM

"Kami kumpul untuk mendiskusikan Majelis Rakyat Papua yang tidak ada dasar hukum yang kuat untuk memecah pelantikannya di Papua Barat,” kata Sofia yang didampingi Koordinator Kaukus Papua di DPR Paskalis Kossay.

Sedangkan Paskalis Kossay memandang bahwa dengan disetujuinya pembentukan MRP Papua Barat berarti pemerintah tidak konsisten dalam membangun Papua
Sebab, MRP sudah terbentuk dengan SK Mendagri

BACA JUGA: Mahfud: Polisi Lamban, Panja Memproses Secara Politik

Namun menurutnya, MRP Papua Barat itu sama saja dengan MRP tandingan yang ditentang oleh masyarakat Papua
“Hanya ada satu MRP di Papua di tanah Papua dan MRP yang dibentuk di Papua Barat berstatus ilegal serta harus dibubarkan,” tegas Paskalis

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB), Jimmy Demianus Idji, mengatakan bahwa DPR Papua Barat juga menganggap hanya ada satu MRP di seluruh tanah Papua

BACA JUGA: Pendukung SBY Pertimbangkan Sri Mulyani jadi Capres

Karenanya, MRP-PB yang dibentuk tersebut tidak berlandaskan hukum yang kuat.

"Alasannya, ketentuan pasal 75 PP Nomor 54 tahun 2004 tentang MRP bahwa yang membentuk MRP PB adalah MRP Papua atau MRP Induk, bukan gubernur maupun pemerintah pusatSelain itu, kami berkeputusan hanya ada satu MRP dalam rangka menjaga kesatuan kultural orang Papua,” kata Jimmy.

Atas permasalahan tersebut, Kaukus Papua di Parlemen RI mendesak Presiden RI untuk segera menghentikan upaya pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawabSelain itu, mereka meminta Mendagri untuk mencegah pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat dengan tidak mengesahkan pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat, imbuhnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... F-PAN Tantang Voting Tentukan Angka PT


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler