jpnn.com - JAKARTA - Kaukus Penyelamat Partai Demokrat mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/5) sore. Mereka meminta lembaga antirasuah itu untuk turun tangan mengawasi Kongres III Partai Demokrat di Surabaya pada 11-13 Mei 2015 yang akan datang.
"Bahwa dalam pengamatan kami, telah terjadi upaya untuk membuat Kongres Surabaya tak kondusif terhadap penyelenggaraan forum demokrasi," kata ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Dadi Risdaryanto, seusai menyampaikan surat ke KPK.
BACA JUGA: KPU Bantah Usulkan Revisi UUU Pilkada dan Parpol
Menurutnya, Kaukus Penyelamat Partai Demokarat curiga penyelenggaraan kongres nanti bakal sarat dengan praktek money politic alias jual beli suara.
Pasalnya, ada okum-oknum di dalam Demokrat yang sangat berambisi menginginkan ketua umum incumbent dan juga bekas Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali bertahta.
BACA JUGA: KPK Bidik Para Penikmat Uang dari Bekas Anak Buah Jero Wacik
Yang lebih mengkhawatirkan, tambahnya, praktek politik uang ini justru terindikasi dilakukan oleh panitia penyelenggara kongres. Hal ini terlihat dari adanya uang akomodasi kepada para peserta.
"Panitia tidak transparan, terutama soal keuangan. Dari situ perlu ada audit keuangan kongres dan dana kepanitiaan kongres. Kita hanya ingin Partai Demokrat yang mengusung semangat Bersih, Santun, dan Cerdas perlu untuk konsisten menjalankan proses poltik yang jauh dari money politics," papar dia.
BACA JUGA: Istri Dubes RI Tewas di Pakistan, Ini Penjelasan Atase Militer
Apalagi, tambahnya, sebagian besar dari peserta kongres adalah penyelenggara negara baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun dari tingkat nasional. Sesuai undang-undang, mereka tidak boleh menerima pemberian atau hadiah dari pihak lain.
Selain itu, Kaukus Penyelamat PD ini rencananya juga akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka hendak menyampaikan imbauan agar presiden memastikan netralitas seluruh unsur pemerintah saat kongres nanti.
"Kita berharap ke Pak Presiden untuk ikut membantu dalam rangka menetralisir kongres tersebut dan jangan sampai ada aparat pemerintahan yang terlibat di dalam. Sehingga, jika memang aklamasi ya aklamasi yang tak dipaksakan," ujar dia.
Lebih lanjut Dadi mengatakan, Kaukus Penyelamat Partai Demokrat tidak ingin pengalaman Kongres II di Bandung beberapa tahun lalu terulang kembali. "Kami berharap, kami antisipasi, jangan sampai kongres di Bandung itu terulang kembali, kami antisipasi agar kedepan langkah Partai Demokrat lebih mulus lagi," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rencana KPK Rekrut TNI Jadi Penyidik Terhambat Legalitas
Redaktur : Tim Redaksi