jpnn.com, DENPASAR - Pimpinan DPR didorong untuk segera menyetujui pembentuan panitia khusus (pansus) untuk menangani masalah tenaga honorer atau non-ASN.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia setelah memimpin kunjungan kerja spesifik di Bali pada Rabu (26/10).
BACA JUGA: Formasi PPPK 2022 Sebanyak 532.892, Honorer K2 Guru & Nakes Prioritas
Doli menyampaikan kunjungan kerja spesifik di Bali tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan aspirasi mengenai permasalahan tenaga honorer atau non-ASN.
"Melalui disetujui pembentukan pansus diharapkan akan ditemukan jalan keluar bagi mereka (tenaga honorer) untuk dapat direkrut menjadi PPPK," kata Doli melalui keterangan yang diterima, Kamis (27/10).
Sebagai informasi, kebijakan pemerintah terkait tenaga honorer melalui Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 terus bergulir untuk diterapkan.
BACA JUGA: Jangan sampai Guru Honorer Dirugikan dalam Seleksi PPPK 2022
Terkait hal itu, Komisi II DPR mendorong pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah sebelum menghapus tenaga honorer 2023 mendatang.
Pertama, sebut Doli, Komisi II DPR mendorong adanya roadmap yang harus disusun oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan tenaga honorer.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2022, Yusuf: Peluang Memanipulasi Data Honorer Sangat Terbuka
"Masalah ini kan cukup klasik dan cukup lama, kami berharap Pansus ini bisa mengawal," ujar Doli.
Dia menegaskan untuk dapat menuntaskan persoalan tenaga honorer maka DPR perlu berkoordinasi dengan semua pihak terutama pemerintah.
"Nah, kami menyampaikan aspirasi bersama dengan pemerintah menyelesaikan masalah dengan semua yang tadi disampaikan," pungkas Doli. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi