jpnn.com - JAKARTA - Mulai hari ini, Kamis (16/4) Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi memberlakukan larangan penjualan minuman beralkohol atau bir di minimarket seluruh Indonesia. Namun, larangan tersebut tak berlaku di kawasan wisata, salah satunya di Bali.
Lalu mengapa Bali diberi keringanan untuk tetap menjual bir?
BACA JUGA: Sadarkan Masyarakat Pentingnya Asuransi, AXA Mandiri dan AXA Gelar Kampanye
Rupanya Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengaku mendapat banyak keluhan dari para pedagang bir di Bali. Pasalnya pelarangan tersebut membuat mereka terancam kehilangan pekerjaan.
Karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengizinkan mereka menjual bir, dengan syarat tertentu. Yakni mereka harus tercatat dalam sebuah kelompok atau koperasi yang memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol.
BACA JUGA: Mantap! 476 Ribu Rumah Tangga Dapat Uang Muka Perumahan
"Kami atur caranya, prinsipnya mereka tetap kami treat seperti restoran yang dikoordinasi dan harus ada izinnya. Misalnya mereka membuat koperasi yang kami data," ujar Gobel di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (16/4).
Kemendag bahkan sudah membuat petunjuk pelaksanaan (juklak), mengenai tata cara suatu kawasan yang diperbolehkan menjual bir. Kawasan tersebut harus memiliki peraturan daerah (perda), yang menunjukkan bahwa lokasi itu merupakan lokasi wisata.
BACA JUGA: Terima Rp 489 Ribu per Bulan, 17.503 Pensiunan PT Pos Protes
Selain itu, pedagang juga harus terkumpul dalam satu wadah kelompok usaha bersama, baik berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun swasta. Peraturan tersebut, sambung Gobel, tidak hanya diberlakukan untuk kawasan wisata Bali saja.
"Penjual harus langsung terdaftar di dalam kelompok tersebut. Dalam pelaksanaannya mereka bisa kerjasama dengan hotel, bar, restoran, supermarket atau hypermarket untuk pengadaan barangnya," imbuhnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap-siap! Premium Susah Didapatkan Mei Nanti
Redaktur : Tim Redaksi