KB PII Minta Jokowi Hukum Instansi yang Kerahkan Massa

Sabtu, 03 Desember 2016 – 20:54 WIB
lustrasi. Foto: JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia tak sungkan mengkritik jika PNS dan instansi pemerintah terlibat dalam aksi di kawasan car free day, Minggu (4/12).

Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII) Nasrullah Larada menyatakan, jika ada kementerian yang terlibat dan sampai mengerahkan PNS, itu adalah tindakan kekanak-kanakan.

BACA JUGA: Aguan: Tzu Chi Hadir Untuk Masyarakat Miskin

Apalagi jika kegiatan tersebut merupakan upaya membalas dan menandingi gerakan jutaan umat Islam dalam aksi superdamai 212.

"Sebanyak apa pun PNS yang dikerahkan, Insya Allah hati nurani mereka tetap mendukung gerakan nurani umat Islam yang disuarakan melalui Aksi Superdamai 212," terang Nasrullah.

BACA JUGA: Jakarta Oke, Minggu Pagi Tetap Car Free Day di Monas

Dia juga menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada instansi atau kementerian yang terbukti secara resmi melibatkan PNS dalam aksi 412. 

"Kepada Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo, mohon instansi pemerintah (Kementerian) yang secara resmi melibatkan PNS melalui surat resmi menginstruksikan ikut demo 412, agar segera di-reshuffle. Ini cara-cara menteri yang selalu ABS, bukan memperbaiki kinerja, tapi melalui mobilisasi massa,” imbuhnya.

BACA JUGA: Plt Gubernur DKI: Terima Kasih Panitia, FPI Khususnya

Nasrullah menambahkan, Aksi Bela Islam 212 merupakan gerakan

murni umat Islam dari berbagai lapisan masyarakat dan lintas profesi dari seluruh penjuru nusantara yang bergerak secara ikhlas.

Menurutnya, aksi 412 merupakan aksi balasan atas instruksi atau perintah atasan sebagaimana beredar berbagai surat di media sosial. (jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gimana Mau Punya E-KTP Kalau Pada Kayak Gini?


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler