jpnn.com - JAKARTA - Migrant CARE bersama beberapa mantan buruh migran Indonesia menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (6/8). Tujuan kedatangannya untuk melakukan konsolidasi terkait dengan pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
"Saya kira mendiskusikan advokasi strategis ke depan utntuk membongkar seluruh praktek kolusi yang berlangsung selama tahunan dari tahun 86 selama ini tidak pernah tersentuh. Kita membawa teman-teman yang diperas dari 2004, 2011, 2007 jadi kita acak dari tahun-tahun yang berbeda," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah di KPK, Jakarta, Rabu (6/8).
BACA JUGA: Baru 70 Persen Honorer K2 yang Dilengkapi SPTJM
Anis menyatakan, Migrant CARE juga membawa sejumlah data terkait pemerasan yang dialami buruh migran. Data itu akan disampaikan kepada KPK.
"Data-data pemerasan yang dialami buruh migran dari tahun ke tahun dan upaya selama ini yang kami lakukan tapi tidak mendapat respon dari banyak pihak," ujar Anis.
BACA JUGA: Jokowi Diminta Pertimbangkan Rekam Jejak Rini Suwandi Masuk Kabinet
Dia mengungkapkan pemerasan terhadap para buruh migran Indonesia sudah banyak terjadi. "Dalam satu hari 400-500 orang bahkan bisa lebih yang diperas dengan sepuluh modus yang selama ini berlangsung dari tahun 86, ini sistematis dan dilegalisasi oleh kebijakan negara," ucapnya.
Lebih lanjut Anis mengungkapkan kasus pemerasan terhadap buruh migran Indonesia melibatkan banyak institusi mulai dari polisi, TNI, Angkasa Pura 2, Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pihak-pihak itu, kata dia, yang mengurus terkait buruh migran
BACA JUGA: Pria ISIS Beristri Tiga, Mantan Ajudan Terpidana Teroris
"Ada banyak pihak yang memang harus ditelusuri perannya, kebijakannya dan perusahan-perusahaan swasta juga yang selama ini melakukan praktek kolutif dengan pemerintah," tutur Anis.
Anis berharap pertemuan dengan KPK dapat memperbaiki tata kelola terkait buruh migran Indonesia. Selain itu pertemuan ini diharapkan akan menjadi kunci pembuka pembersihan secara menyeluruh untuk institusi-institusi negara seperti Kemenakertrans dan BNP2TKI serta PT Angkasa Pura 2.
"Bukan hanya untuk masalah pemulangan buruh migran Indonesia, tetapi juga tata kelola penempatan dan perlindungan buruh migran," tandas Anis. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo Merasa Tersakiti dengan Kecurangan Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi