Ke Tingkok, Ical Dinilai Langkahi Peran Negara

Jumat, 22 April 2011 – 06:36 WIB

JAKARTA - Kunjungan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie ke negeri Tirai Bambu, Tiongkok, dipertanyakanSebagai ketua umum partai, Ical –sapaan Aburizal Bakrie–  dinilai tidak seharusnya melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Tiongkok Xi Jinping

BACA JUGA: Kartini Demokrat Inginkan Capres Perempuan

Juga tidak penting melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden SBY.

Karena dengan begitu, Ical sama artinya dengan melangkahi peran negara
“Saya pertanyakan Ical ke Tiongkok itu mewakili state atau apa" Kalau mewakili koalisi, koalisi itu apanya negara" Lalu fungsi menteri-menteri bagaimana" Ini kalau begini kan jadi kacau tata pemerintahan kita,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Pengawasan Pemerintahan yang Baik & Bersih (Komwas PBB) Daniel Zuchron kepada INDOPOS (Group JPNN), Kamis (21/4).

Menurut mantan Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini, dari sisi komunikasi politik, memang sah saja seorang Ketua Umum Partai bertemu dan berbagi pengalaman dengan ketua umum partai lain dari negara berbeda

BACA JUGA: Hemat Anggaran Dewan, Harus Ada Moratorium Plesiran

Jadi, sepanjang pertemuan dengan Xi Jinping dilakukan sebatas dia sebagai petinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT), tentu bisa dibenarkan
Namun melihat pembicaraannya yang lebih berorientasi pada penjajakan kerjasama bisnis, ini yang secara etik kemudian patut dipertanyakan. 

“Seorang petinggi partai besar ke Tiongkok itu maknanya apa" Kalau saya memahami ini partai ya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis saja,” terangnya.

Sebagai praktisi pemilu, Daniel secara khusus menyoroti kecenderungan partai menjadi alat baru bisnis ini

BACA JUGA: Politisi PDIP Minta BK Lebih Tegas

Menurut dia,  UU Partai Politik tegas mengatur bahwa partai-partai tidak boleh berbisnisLandasannya, kerja politik murni dibiayai APBN, dan bahwa sumbangan ke parpol dari orang bisnis itu sudah diatur dan berbeda sifatnya dengan parpol yang menjalankan bisnis

Daniel menjelaskan, dalam tataran konstitusi Indonesia, partai politik sama sekali tidak diberikan hak untuk mewakili urusan negaraKarena partai politik meski merupakan suprastruktur penyusun demokrasi yang dijalankan oleh negara, tetapi dia tetap entitas yang terpisah dari negara“Kalau begini gelagatnya teori pemerintahan rusak dongLagian aneh juga Golkar yang berideologi liberal bertemu dengan PKT yang totaliter,” kritiknya

Seperti diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengadakan kunjungan ke Beijing, TiongkokDi sana dia roadshow menemui sejumlah petinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT)Kunjungan ditutup dengan pembicaraan tingkat tinggi dengan Wakil Presiden Tiongkok yang sekaligus Wakil Ketua PKT Xi Jinping

Yang menarik, meski berangkat atas nama partai, Ical mengaku akan tetap menyampaikan sejumlah poin kesepahaman dengan Wakil Presiden Tiongkok Xi Jinping  itu kepada Presiden SBY"Bagaimanapun, saya tetap wakil ketua koalisiKarenanya beberapa akan saya sampaikan pada presiden sebagai ketua koalisi,” ujar Aburizal Bakrie sebelum bertolak kembali ke Indonesia(did)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua DPR Dikirimi Paket Ulat Bulu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler