jpnn.com - JAKARTA- Pemerintah berupaya menunjukkan keseriusan menjerat pelaku pembakaran lahan dan hutan (karlahut). Setelah meminta Polri melakukan penegakan hukum lebih tegas, kini juga Kementerian Kehutanan juga meminta BIN menurunkan personel untuk menelusuri aktor intelektual yang yang membayar masyarakat untuk membakar lahan dan hutan.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raffles Brotestes Panjaitan.
BACA JUGA: Yakin Honorer K2 Bodong Masih Banyak
"Kami kemarin sudah berkomunikasi dengan BIN untuk melakukan investigasi di daerah-daerah titik api," ujar Raffles di, Jakarta, Sabtu (19/9).
Raffles mengatakan, seharusnya personel BIN juga ditempatkan di daerah-daerah tersebut untuk melacak pelaku pembakaran. Pasalnya, kata Raffles, kepolisian terkadang kewalahan mencari pelaku dan barang bukti dalam kasus karlahut.
BACA JUGA: Golkar Kubu Ical Masih Menunggu Ini
"Mereka kadang bakarnya cuma dengan obat nyamuk saja dan ditinggal saja begitu. Kalau terbakar ya obat nyamuknya juga habis di lokasi tidak ketahuan," imbuhnya.
Raffles mengakui, selama ini pelaku pembakaran yang ditangkap hanya yang mendapat tugas di lapangan. Sedangkan dalang sekaligus pemodalnya sulit dideteksi. Karena itulah, Dia sangat mengharapkan bantuan BIN untuk membantu polisi dan Kemenhut dalam melacak pelaku. (flo/jpnn).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Jangan Jadi Presiden Kata Yusril Kalau Cuma Bisa Begini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembakar Hutan dan Lahan Diusulkan Dapat Hukuman Ini
Redaktur : Tim Redaksi