JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) mengajukan koreksi terhadap keberadaan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dan sekaligus meminta penjelasan resmi pimpinan DPR terkait perbedaan persepsi antara pimpinan dan Anggota DPR serta BURT, terhadap rencana pembangunan gedung DPR baru.
"Fraksi PKS secara resmi menulis surat kepada pimpinan DPR minta penjelasan tentang kesimpangsiuran informasi terkait pembangunan gedung DPR itu," kata Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, di DPR Senayan Jakarta, Senin (6/9).
Beberapa hal yang dipertanyakan, kata Mustafa, antara lain mekanisme kerja pimpinan DPR yang bersifat kolektif kolegial, namun dalam kenyataannya pengambilan keputusan yang seharusnya bulat ternyata ada perbedaan pendapat dan masuk ke ranah publik.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta penjelasan Pimpinan DPR soal banyaknya anggota BURT yang tidak disiplin sehingga rapat sering tidak mencapai kata sepakat dan berlarut-larut"Kami akan minta konfirmasi ada masalah apa sehingga agak lambat proses-proses kerja di BURT," tanya Mustafa.
Demikian juga halnya mengenai kedudukan dan diskripsi kerja BURT
BACA JUGA: DPR Uji Calon Panglima TNI Usai Lebaran
"Di DPR ini ada fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, lalu dibentuklah komisi-komisi untuk pengawasan, Badan Anggaran untuk anggaran dan Badan Legislatif untuk legislasiDi tempat terpisah, Koordinator Pimpinan Kolektif Partai Demokrasi Pembaruan, Postdam Hutasoit pun mempertanyakan jabatan rangkap Ketua DPR Marzuki Alie yang juga Ketua BURT
BACA JUGA: Anggota DPR Dilarang Komentari Gedung Baru
"Jika BURT itu dipandang sebagai alat kelengkapan DPR, jelas rangkap jabatan itu akan terjebak dengan konflik kepentingan kelompokBACA JUGA: Anggota DPR Mudik, Raker dengan Kapolri Batal
Kalau dipegang dua-duanya seperti di pemerintahan saja," tegas Postdam(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggota Komisi XI Banyak Bolos, Rapat dengan BPS Batal
Redaktur : Tim Redaksi