jpnn.com - JAKARTA - Penggusuran yang gencar dilakukan Pemprov DKI bakal berdampak serius pada proses pendataan pemilih Pilkada 2017.
Diperkirakan setidaknya 168 ribu warga Jakarta korban kebijakan Gubernur Basuki T Purnama itu, bakal kehilangan hak pilih.
BACA JUGA: Polri Dapat Suntikan Dana Rp 923 Miliar Untuk Pilkada
Jumlah itu merupakan pemilih yang telah pindah domisili sebagai korban penggusuran.
Data ini ditemukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam proses verifikasi faktual face to face, dari rumah ke rumah.
BACA JUGA: AMCD Minta MUI Luruskan Keputusan Soal Ahok
Tim relawan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno, Denny Iskandar mengatakan, carut marut persoalan pencocokan dan penelitian (coklit) tidak lepas dari data kependudukan DKI yang amburadul.
Menurutnya, hal ini jelas kesalahan data penduduk yang diduga dilakukan secara sengaja, masif, terstruktur, dan sistematis oleh Pemprov DKI.
BACA JUGA: Disarankan Cari Pengganti Ahok, Tim Pemenangan Bilang Begini
"Ini bahaya sekali. Ini sudah ada niat tidak baik," kata Denny saat dihubungi, Rabu (19/10).
Karena itu, kata Denny, tim pasangan Anies-Sandi akan mengawal dan terus mewaspadai akurasi hasil coklit data penduduk.
Selain itu, Denny juga mengingatkan KPU DKI untuk membuka seluruh data hasil verifikasi faktual.
"Yang harus dicatat, semua tetap tergantung akurasi data dari disdukcapil. KPU DKI kan hanya meverifikasi ulang di lapangan," ungkap Denny.
Denny menjelaskan, tanggung jawab Dinas Dukcapil diatur UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Data Kependudukan.
"Data tersebut telah dibersihkan oleh Disdukcapil DKI," jelas Denny. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Gerindra: Ahok Nol Terus
Redaktur : Tim Redaksi