jpnn.com, BATAM - Praktisi hukum Batam, Ampuan Situmeang akhirnya angkat bicara terkait perseteruan antara BP Batam dan pengusaha yang terjadi selama ini. Ampuan pun menilai bahwa akar perseteruan kedua belah pihak ini adalah masalah komunikasi.
"Simpel saja, pertemuan ini seharusnya diawal. Jangan sekarang ketika BP Batam sudah menyalahkan ini dan itu," cetus Ampuan dalam acara Diskusi Publik Batam Pos di Hotel Harmoni One, Kamis (16/3).
BACA JUGA: Beginilah Cara BP Basmi Praktik Mafia Lahan di Batam
Hingga saat ini, dia menganggap banyak kebijakan dari pimpinan BP Batam yang baru membuat gaduh masyarakat Batam.
"Hukum itu dibuat untuk akomodir masyarakat, namun ini jadinya menyalahkan pengusaha," kata ampun seperti diberitakan Batam Pos (Jawa Pos Group) hari ini.
BACA JUGA: Pegawai Kejari Dipergoki Istrinya Cabuli Anak Sendiri
Dia mengingatkan kembali bahwa yang membangun Batam itu adalah pengusaha. Karena ketika Batam mulai terbentuk pada tahun 1973, Otorita Batam saat itu mengundang pengusaha dari luar Batam untuk investasi di Batam.
"Dulu lahan itu dikasih-kasih, perizinannya belakangan. Yang penting ada pembangunan di Batam. Kalau dibilang mafia, kita semua mafia. Banyak cincai-cincainya. Kalau tidak, Batam ini tak bisa dibangun," tegasnya.
BACA JUGA: Sori, Tak Ada Lagi Cincai-Cincai Soal Lahan di Batam
Menurutnya selama ini pemerintah merupakan bagian dari masalah. Pemerintah menciptakan peraturan yang malah mempersulit masyarakat dan hanya berniat untuk memeras masyarakat.
Salah satunya adalah peralihan Otorita Batam menjadi BP Batam dianggap inkonstitusional karena pada dasarnya BP Batam hanya diikutsertakan dalam pembangunan kota Batam untuk membantu Pemko Batam.
Namun kenyataanya berbeda, BP Batam bertindak seakan-akan mereka penguasa Batam yang sesungguhnya.
"Inti dari permasalahan ini adalah masalah komunikasi. Pak Hatanto harus ingat bahwa bapak itu Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sudah jelas bapak itu kepalanya pengusaha. Ya harus sering komunikasinya," katanya.
Kehadiran jajaran pimpinan BP Batam yang baru seharusnya menjadi berkah bagi Batam. Namun malah membuat masyarakat jadi gaduh.
"Aturan itu dibuat untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Hukum itu harus progresif. Ini BP Batam malah berkawan dengan aparat, jadi kesannya mengintimidasi," jelasnya.
Dia meminta agar ke depannya BP Batam mau membuka forum diskusi seluas-luasnya kepada masyarakat dan kalangan pengusaha. "Kesalahpahaman ini bukan masalah yuridis tapi terletak pada masalah komunikasi," ungkapnya.
Di tempat yang sama, pengusaha lainnya, Johannes Kennedy juga merasakan bahwa persoalan lahan yang mengemuka saat ini memang warisan dari pendahulu yang ada di tubuh BP Batam. Dia mengerti bahwa jajaran pimpinan BP Batam saat ini mencoba membenahi Batam.
"Namun pembenahannya terlalu kaku. Investor jadi fobia sehingga mau pindah. Perpindahan ini menurunkan investasi dan berpengaruh pada ekonomi Batam. Investasi benar-benar stagnan," ujarnya.
Persoalan ini ditambah lagi dengan tidak adanya proyek infrastruktur besar, kemudian penghentian alokasi lahan dan kurangnya kapabilitas pemerintah yang ada untuk menstabilkan ekonomi di Batam.
Lalu apa yang diinginkan pengusaha Batam terhadap BP Batam? Kennedy, sapaan akrab Bos Panbil Group ini menjelaskan bahwa pengusaha tidak menginginkan hal yang muluk-muluk.
"Pertama terbitkan regulasi yang dapat membuat Batam menjadi kompetitif di mata investor. Kemudian tingkatkan produktivitas pelayanan, buka alokasi lahan dan dukung pengusaha dengan insentif yang memadai," paparnya.
Setelah diskusi ini, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro sangat berterima kasih kepada Batam Pos karena telah memberikannya kesempatan untuk mendengar saran dan keluhan dari para pengusaha di Batam.
"Terima kasih Batam Pos telah mengundang saya sebagai pembicara utama di forum diskusi publik ini," ucapnya singkat.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Ratusan Honorer Dinas Kesehatan Belum Terima Gaji
Redaktur & Reporter : Budi