jpnn.com, JAKARTA - Beberapa kalangan berpandangan perlu strategi khusus untuk mempercepat pembangunan di daerah. Salah satunya melalui kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sumba Timur sebagai kabupaten dengan karakteristik wilayahnya adalah Sabana dipandang perlu untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus. Kebijakan ini menjadi salah satu insentif mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut. Apalagi Sumba Timur saat ini tengah mendorong investasi berbasis masyarakat sehingga KEK sebagai strategi khusus mempercepat pembangunan merupakan suatu keniscayaan.
BACA JUGA: Warga Dukung Gerakan Masyarakat Cerdas Berinvestasi
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) Palulu P Ndima dan Kepala Divisi Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edib Muslim di Jakarta, akhir pekan lalu.
Hal itu mengemuka dalam bedah buku Menjalin Desa-Kota: Upaya Membangun Indonesia dari Pinggiran karya Harry Heriawan Saleh yang diselenggarakan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) Angkatan 13.
BACA JUGA: Pemerintah Berharap S&P Naikkan Rating Investasi
Dalam acara itu juga dihadiri Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Roosari T Wardhani, Sekretaris Daerah Pemkab Sumba Timur Juspan, dan pakar perencanaan pembangunan ITB Prof Tomy Firman.
Palulu dan Edib menjelaskan bahwa keberadaan KEK di Sumba Timur akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat setempat dan kawasan sekitarnya. Bahkan, dari sisi geoekonomi dan geostrategi, Pulau Sumba secara umum membutuhkan insentif untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan.
BACA JUGA: Gandeng BUMN, Investor Jerman Bangun Smelter Rp 10,4 T
“Sumba Timur itu berbatasan dengan Australia. Secara geoekonomi dan geosrategi, Pulau Sumba itu sangat membutuhkan dorongan atau insentif bagi pihak swasta agar mau mengembangkan investasi di kawasan tersebut,” tegas Palulu.
Dikatakan, nilai strategis dari KEK di Sumba Timur menjadi penggerak industri dan efek pengganda untuk pendapatan masyarakat dan tenaga kerja. Effek pengganda ini akan mempenfarhi kabupaten lain yakni Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
Sekda Pemkab Sumba Timur, Juspan, yang hadir mewakili Bupati Sumba Timur, mengatakan pihaknya segera merespons upaya mewujudkan KEK tersebut. Apalagi, daya dukung berupa lahan dan fasilitas pendukung lainnya sudah ada.
“Kami segera realisasikan dengan melihat sejumlah persyaratan untuk mewujudkan KEK tersebut,” ujarnya.
Dia juga menegaskan berbagai upaya dalam KEK sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah 2016-2021 yaitu mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang makin produktif, responsif, adil, kreatif, terpadu, inovatif, dan sejahtera.
Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika saat membuka bedah buku tersebut, pembangunan daerah saat ini harus terus mendorong agar relasi kota dan desa semakin sejajar. Adapun relasi tersebut masih menempatkan desa atau daerah pinggiran dalam posisi marjinal, baik dalam konteks demografi, ekonomi, transaksi, dan relasi sosial politik.
Sejalan dengan Nawacita
Pada bagian lain, Palulu P Ndima mengatakan penerapan kawasan ekonomi khusus (KEK) sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di daerah, terutama kawasan pinggiran dan perbatasan. Hal itu sejalan dengan Nawacita yang didengungkan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Pinggiran.
Menurut Palulu, keberadaan KEK di Sumba Timur mempunyai dampak yang sangat strategis untuk mendorong investasi dengan insentif dalam pembangunan di kawasan pinggiran dan perbatasan. Apalagi, Sumba Timur itu berbatasan dengan Australia.
“Secara geoekonomi dan geosrategi, Pulau Sumba itu sangat membutuhkan dorongan atau insentif bagi pihak swasta agar mau mengembangkan investasi di kawasan tersebut. Ini sejalan dengan tekad Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana ditekankan dalam Nawacita ke-3,” ujarnya.
Penulis buku Harry Heriawan Saleh menekankan bahwa kajian yang dilakukan dalam buku tersebut adalah mencari strategi mendorong relasi desa dan kota semakin adil. Hal itu tentu harus diikuti dengan pembangunan dan pemerataan ke seluruh wilayah Indonesia sebagaimana tekad dalam Nawacita.
“KEK merupakan salah satu pendekatan yang bisa dilakukan dengan melibatkan pihak swasta, masyarakat, dan pemerintah daerah,” ujarnya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fokus Jalan Tol, Waskita Investasi Rp 113 Triliun
Redaktur & Reporter : Friederich