jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabil Haroen mengatakan keberpihakan terhadap rakyat kecil sangat penting agar semua bisa bertahan.
Gus Nabil sapaan Nabil Haroen menilai pemerintah memberi keringanan dengan menggelontorkan anggaran dan memberi stimulus untuk meminimalisasi persebaran Covid-19. Prinsinya agar bersama-sama saling menjaga desa masing-masing serta ada keinginan tinggi untuk menjaga kesehatan.
BACA JUGA: Begini Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR Terkait Penanganan Covid-19
“Oleh karena itu, saya menilai keberpihakan Pak Jokowi dan jajaran pemerintah, sudah tepat di tengah krisis ini. Ada insentif untuk listrik gratis bagi 24 juta pelanggan, serta 50 persen untuk 7 juta pelanggan itu sudah mengakomodasi banyak sekali warga,” kata Gus Nabil kepada wartawan, Rabu (1/3) ketika respons kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dalam penangan Covid-19.
Dalam kesempatan itu, Gus Nabil mengakui bahwa memang belum terlihat detail tentang dukungan penangguhan cicilan bagi nelayan dan petani, dan jaminan ketahanan pangan.
BACA JUGA: Gus Nabil Singgung Soal Karantina Wilayah Akibat Wabah Corona, Begini Catatannya
“Penangguhan cicilan ada seruan presiden, tetapi implementasinya masih harus dikawal dengan peraturan jelas,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.
Lebih lanjut, Gus Nabil melihat dukungan pemerintah kepada tim medis sangat luar biasa. Bahkan, pembangunan satu Rumah Sakit untuk penanganan pasien Corona dibangun cepat selama 8 hari.
BACA JUGA: 39 TKA Asal Tiongkok Masuk ke Bintan, Saleh DPR: Sepertinya Ada Perlakuan Istimewa
“Ini langkah bagus bahwa kita bersama-sama yakin mampu melewati krisis ini,” katanya.
Terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan penyiapan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun, Gus Nabil menegaskan perlu ada dukungan rakyat untuk saling bekerja sama dan pengawalan terhadap implementasi kebijakan dan penggunaan anggaran.
Politikus PDI Perjuangan ini memberi beberapa catatan. Pertama, Indonesia punya tantangan berbeda dengan negara lain dalam krisis Covid-19. Penanganan cepat dan tepat, dengan pertimbangan kesehatan, ekonomi, kebijakan publik dan sosial politik menjadi kuncinya.
Dia mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Di antara, pasal yang bisa kita garis bawahi, yakni Pasal 3 PP 21/2020.
“Pembatasan sosial berskala besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan."
Menurutnya, Indonesia punya tantangan berbeda dalam menangani Covid-19. Kita sudah melihat bagaimana Tiongkok, Italia, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat dan India. Negara-negara besar dengan jumlah kasus Covid-19 yang melonjak mengalami kesulitan masing-masing.
Terakhir, kita melihat India yang kacau balau dengan kebijakan lockdown. Indonesia punya tantangan berbeda.
“Jadi kita perlu mendukung kebijakan pemerintah terkait PSBB untuk penanganan Covid-19 ini. Jadi, Indonesia memilih opsi yang mempertimbangkan kesehatan, ekonomi, juga budaya masyarakat kita. Kita perlu menjaga agar tetap ada pergerakan ekonomi yang urgen sembari menjamin ketahanan pangan,” ujar Gus Nabil.
Pemerintah juga menggelontorkan anggaran besar, Rp 405,1 triliun rupiah untuk penanganan Covid-19. “Ini anggaran yang tidak sedikit untuk penanganan menyeluruh Covid-19 di Indonesia,” katanya.
Kedua, Gus Nabil menekankan prioritas anggaran untuk kebijakan strategis dalam penanganan Covid-19.
Sejauh ini, Gus Nabil mengaku percaya hitung-hitungan pemerintah dalam situasi krisis ini.
“Saya kira banyak pertimbangan yang menjadi rujukan sebelum pengambilan keputusan. Anggaran Rp 405,1 triliun ini bukan angka yang sedikit. Tetapi uang berapa pun yang digelontorkan untuk penanganan Covid-19 juga akan sia-sia jika tidak ada prioritas, atau salah langkah,” katanya.
Banyak negara-negara besar dan modern yang tumbang oleh krisis ini. Kita bisa melihat apa yang terjadi di Italia dan sebagian negara Eropa. Mereka punya tantangan besar, yang beda-beda tiap negara. Jadi angka Rp 405,1 itu angka logis, yang harus dikawal bersama agar manfaatnya maksimal.
Ketiga, harus ada mekanisme pengawalan program strategis dan anggaran agar tepat sasaran.
Pengawalan dalam situasi krisis ini sifatnya kan extraordinary. “Kami dari Komisi IX DPR RI akan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait untuk menentukan langkah terbaik dalam pengawalan anggaran,” katanya.
Yang jelas, kata dia, berada pada situasi yang membutuhkan kecepatan gerak sekaligus pengawasan detail dan cermat agar anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 ini tepat sasaran.
“Jadi, kita perlu dukung bersama, dengan cara saling menjaga, saling bekerja sama serta memantau apa yang terjadi di lingkungan terkecil kita. Jika semua saling dukung di lingkungan terkecilnya, akan membangkitkan semangat untuk melewati masa krisis ini dengan keteguhan dan ketabahan,” kata Gus Nabil.
“Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis, kita harus mendukung, bekerja sama, memantau agar program-program tepat sasaran.”(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich