jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan pertanian saat ini hasilnya berjalan on-the right track sesuai roadmap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.
Hal ini disampaikan Ana Astrid, Kasubag Data Sosial Ekonomi, pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan).
BACA JUGA: Kebijakan Pangan Era Pemerintah Jokowi-JK On The Track, Ini Buktinya
Hal tersebut menanggapi press rilis INDEF pada 10 Juli 2017 tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Jokowi-JK.
“Kelihatannya INDEF sangat tidak objektif, tidak mengungkapkan secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan," tegas Ana.
BACA JUGA: Bulog Naikkan Harga, Nilai Tukar Petani Membaik
Menurutnya, rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia berada di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina.
Indonesia juga berada di atas Tiongkok, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India.
BACA JUGA: Kementan Optimis Indonesia Menjadi Negara Pengekspor Jagung
“Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat”, ungkap Ana.
Selanjutnya Ana menyampaikan riset GFSI memang berbeda dengan FSI.
Dia menegaskan, Kementan tidak mencampuradukkan antara GFSI dan FSI.
Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin.
“Hal yang perlu dicatat adalah peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia," imbuhnya.
Terkait program Pajale Program Pajale, dia menegaskan, tidak benar bila disebutkan anggaran yang tinggi belum optimal.
Kenaikan anggaran empat komponen peningkatan produksi dan produktivitas Rp 15 triliun dari 2014-2017 telah digunakan untuk membangun infrastruktur yang dampaknya baru kelihatan beberapa tahun ke depan.
Kemudian sebagian berupa benih, pupuk dan lainnya telah berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan.
Buktinya produksi padi 2014-2016 naik 8,3 juta ton GKG atau 11,7 persen.
Peningkatan produksi padi ini senilai Rp 38,2 triliun.
Produksi jagung naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen, peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun.
Bukti produksi naik itu juga bisa dilihat dari naiknya angka sejak 2014-2016 PDB pertanian harga konstan 2016 Rp 1.209 triliun tumbuh 3,25% (yoy) dan pada triwulan-I 2017 tumbuh 7,12% (yoy).
Satu bukti lagi kedaulatan pajale on the right track adalah sejak 2016 tidak ada impor beras medium, tidak impor cabai segar dan bawang merah konsumsi. Pada 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak.
Analisis INDEF dianggap sangat dangkal dengan menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber.
Dia menyebut INDEF salah menafsirkan data impor beras. Untuk diketahui sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium.
Sejak 2016 hingga sekarang Kementan tidak menerbitkan rekomendasi impor beras medium dan Kemendag tidak menerbitkan ijin impor beras medium.
Beras medium yang masuk Indonesia pada awal tahun 2016 sebesar 818 ribu ton merupakan luncuran dari kontrak impor BULOG tahun 2015.
Selanjutnya impor beras Januari-Mei 2017 sebesar 94 ribu ton itu bukan impor beras medium, tetapi beras pecah 100%, tepung beras dan gabah untuk benih.
Pada 2016 impor jagung turun 62 persen dan 2017 hingga saat ini tidak ada impor jagung untuk pakan ternak.
"Silakan berpendapat berbeda terhadap capaian stabilisasi harga pangan. Yang jelas pada saat Ramadan dan Lebaran 2017 ini harga pangan stabil. Capaian atas harga stabil ini diakui oleh banyak pihak, termasuk anggota DPD-RI menyampaikan selamat dan terima kasih. Bahkan ada yang mengatakan baru pertama kali sejak saya berusia 7 tahun harga pangan saat Lebaran tidak ada gejolak sama sekali dan sangat stabil," tutur Ana.
Bukan saja stabil, bahkan data BPS menunjukkan pada Maret 2017 terjadi deflasi kelompok bahan makanan -0,66 persen dan April sebesar -1,13 persen.
Hal yang sama juga terjadi deflasi kelompok bahan makanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.
Dia juga menyoroti analisis INDEF tentang kesejahteraan petani yang menurun.
Ana menegaskan INDEF terlalu sederhana menganalisis data kesejahteraan petani.
Hanya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir.
Pada 2016 NTUP mencapai 109,8693 atau naik 2,3% dibandingkan 2015.
Penduduk miskin di perdesaan September 2016 sebesar 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 sebesar 17,89 juta jiwa; dan kini rasio semakin membaik yakni September 2016 sebesar 0,316, turun dibandingkan September 2015 sebesar 0,329.
Terkait Ketimpangan dan Kepemilikan Lahan Analisis ketimpangan lahan di Indonesia dengan membandingkan data 1973 dengan 2013, menurutnya, tidak relevan mengevaluasi kedaulatan pangan era Jokowi-JK.
Semestinya membandingkan data sebelum dan pada saat era Jokowi-JK 2015-2017.
Begitu juga dengan terkait hasil survei tingkat kepuasan petani.
“Survei kepuasan petani itu kan yang melakukan INDEF sendiri. Pada survei sudah ditentukan metodologi, jumlah dan kriteria sampel respondennya. Ya itu hasilnya 76,8% responden puas atas program/bantuan Kementan, sisanya sebesar 23,2% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas.Jadi 76,8% responden puas, bukan 76,8% petani se-Indonesia puas,” ungkap Ana.
Hasil kerja Kementan itu juga mendapat acungan jempol dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.
"Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini tidak terlepas dari upaya panjang menuju kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan dari kinerja pemerintahan sebelumnya yang tidak terputus dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini," ujar Herman.
Kesuksesan itu, lanjut Herman, pun tak lepas dari kerja sama dari seluruh instansi terkait, baik di pemerintahan, DPR, pemerintah daerah (pemda), serta petani.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, berpendapat capaian signifikan tersebut membuktikan perkembangan sektor pertanian di Indonesia selaras dengan program pemerintah.
Riset EIU itu pun menjadi pos dan argumenpos; tak terbantahkan untuk pihak-pihak yang selama ini mengkritisi kinerja pemerintah di sektor agraria dan pangan.
"Bagi yang masih meragukan sudah terjawab. Semuanya sudah sangat transparan sekali, bahwa pertanian kita mengalami kemajuan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya," tutup Winarno.
Sebelumnya, Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD RI juga menyampaikan bahwa torehan positif dari lembaga internasional tersebut membanggakan Indonesia, karena capaian Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman itu menjadi perhatian dunia.
"Ini berkat kerja keras pemerintah yang telah mulai membuahkan hasil yang menggembirakan," jelas Anggota DPD dari Sumatera Utara itu.
Parlindungan, mengatakan Menteri Amran dan stafnya pun telah berhasil membina kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), TNI, serta lainnya dalam masalah irigrasi dan sebagainya.
"Keberhasilan ini, karena koordinasi yang mantap," yakinnya.
Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan (6 Juli 2017) mengatakan, hasil kerja sektor pettanian saat ini merupakan wujud nyata Nawacita Presiden Jokowi, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, khususnya di sektor pertanian.
“Selain berbagai laporan tersebut, secara kasat mata kita bisa lihat pada Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Saya mengapresiasi PresidenJokowi yang berhasil meningkatkan kinerja berbagai kementerian sehingga bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok dan tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,”ujarnya.
Akhirnya, Ana mengajak semuanya bersama-sama dengan jujur dan bertanggungjawab memikirkan kepentingan bangsa dan NKRI jangan karena kepentingan tertentu dan terselubung malah mengorbankan tujuan bersama.
Dia mengakui, memang dengan kebijakan pertanian saat ini banyak mafia pangan merugi atau bahkan tidak bergerak.
Satgas Pangan Polri dan KPPU melaoprkan ada 212 kasus terkait pangan yang dibungkam.
“INDEF sebagai lembaga riset yang kredible sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan kritik, mengungkapkan tendensi kebencian yang tidak berdasar akan menjadi masalah besar,” pungkas Ana. (Adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Satgas Pangan Prioritaskan Penindakan Mafia Beras
Redaktur & Reporter : Natalia