jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah untuk menambah subsidi BBM dalam APBN 2022 sebesar Rp 71,8 triliun merupakan langkah yang tepat.
Menurutnya, kebijakan itu lebih baik daripada menaikkan harga BBM.
BACA JUGA: Saham PGAS Layak Mendapatkan Perhatian, Coba Cermati Data Ini
"Penambahan subsidi energi memang sudah seharusnya dilakukan oleh pemerintah," ujar Bhima kepada JPNN.com, Kamis (26/5).
Menurut Bhima, penambahan subsidi karena imbas dari disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang terlampu jauh.
BACA JUGA: BI Tak Perlu Ikut Agresif soal Suku Bunga Acuan, Tenang Saja
"Harga Pertamax dan Pertalite selisihnya sangat jauh sehingga terjadi migrasi dari BBM kadar oktan (RON) 92 jenis pertamax ke BBM RON 90, yaitu Pertalite," ungkapnya.
Pemerintah dan Pertamina hingga saat ini kompak untuk tidak menaikkan harga solar subsidi yang hingga kini masih tetap Rp 5.150 per liter dan pertalite dipertahankan pada harga Rp 7.650 per liter.
BACA JUGA: Reputasi Segalanya
Padahal, harga keekonomian dua jenis BBM itu seharusnya Rp 12.119 untuk solar dan Rp 12.665 per liter Pertalite.
Kemudian, pemanfaatan windfall pendapatan negara dari booming komoditas idealnya masuk ke subsidi energi sebagian.
"Yang jadi masalah ada political will, karena ekses likuiditas APBN justru untuk mendorong proyek yang tidak urgen seperti pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga proyek IKN," tutup Bhima. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 Saran Penting dari Ekonom soal Langkah Seusai Larangan Ekspor CPO Dicabut
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari