3 Saran Penting dari Ekonom soal Langkah Seusai Larangan Ekspor CPO Dicabut

Sabtu, 21 Mei 2022 – 06:45 WIB
Ekonom memberikan saran terkait langkah selanjutnya pasca larangan ekspor CPO dicabut. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu menyiapkan rencana ke depan setelah ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng dibuka.

Menurut Bhima, pemerintah harus bisa mengendalikan harga minyak goreng yang acuannya ialah mekanisme pasar.

BACA JUGA: Lin Che Wei Jadi Tersangka Korupsi Minyak Goreng, Andre Rosiade Minta Ini ke Kejagung

Bhima khawatir pengusaha yang mengacu pada harga di pasar internasional menaikkan harga minyak goreng secara signifikan, khususnya minyak goreng kemasan.

"Selama aturan minyak goreng boleh mengacu pada mekanisme pasar maka harga yang saat ini rata-rata Rp 24.500 per liter di pasar tradisional dikhawatirkan bisa meningkat lebih tinggi," ujar Bhima kepada JPNN.com, Jumat (20/5).

BACA JUGA: Kabar Terbaru Dari Disperindag Bengkulu Terkait Minyak Goreng Curah

Bhima mengusulkan tiga solusi yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah setelah pencabutan larangan ekspor dilakukan.

Pertama, Bhima menyarankan pemerintah menugaskan Perum Bulog dan beri kewenangan untuk ambil alih setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.

BACA JUGA: IKAPPI Beberkan Fakta Stok hingga Harga Minyak Goreng di Pasar, Ternyata

Menurut Bhima, selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor minyak goreng sehingga peran Bulog sangat dibutuhkan.

Nantinya, Bulog membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional.

Kemudian, yang kedua pemerintah diimbau menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan mengganti dengan minyak goreng kemasan sederhana karena pengawasannya jauh lebih mudah dibanding curah.

"Ketiga, jika masalahnya ialah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri maka program biodisel harus mengalah. Target biodisel harus segera direvisi dan fokuskan dulu untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng," kata Bhima.

Selain itu, kebijakan itu dinilai butuh penyegaran pejabat pelaksana, salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah minyak goreng. (mcr28/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler