jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama perangkat Polri seperti Bareskrim melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, serta Badan Siber dan Sandi Negara menginvestigasi secara tuntas dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia.
Data bocor itu ditengarai berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.
BACA JUGA: Diduga Data Pribadi 279 Juta WNI Bocor, Begini Keterangan Kemenkominfo
Menurut Bamsoet, sebagaimana disampaikan pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dari satu juta sampel data yang diperoleh dan teliti, menunjukkan adanya kecenderungan data tersebut mengandung informasi pribadi peserta jaminan sosial kesehatan.
Hal itu dibuktikan adanya informasi 'nama penanggung' dan 'nomor kartu' seperti formulir jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Bahaya! Data 279 Juta Penduduk Indonesia Dijual di Sebuah Forum
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil, melainkan sangat serius," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (21/5).
Sebab, lanjut Bamsoet, di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga.
BACA JUGA: Data Pribadi Guru Honorer Calon Penerima BSU Bocor? Bikin Heboh
Dia menegaskan kedaulatan terhadap data, menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa.
"Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak," ujar Bamsoet.
Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan, selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut juga menyangkut keamanan privacy warga negara Indonesia, sekaligus menunjukan perangkat hukum cyber security tidak kuat.
"Selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga makin meningkat," kata dia.
Bamsoet menjelaskan berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020 terjadi setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber.
Pada 2019, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan, dan di 2018 sekitar 4.360 laporan.
Ketua umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini menerangkan selain kebocoran data, kejahatan siber juga memiliki ragam jenis.
Antara lain penipuan daring, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.
Tidak hanya itu, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber Sandi Negara juga mencatat, sepanjang Januari-November 2020 setidaknya ada 423 juta serangan siber ke Indonesia.
"Meningkat tajam dari tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, dan tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa," pungkas Bamsoet. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy