jpnn.com, JAKARTA - Pakar keamanan siber Pratama Persadha memberikan beberapa saran yang bisa dilakukan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu untuk mencegah kebocoran data pengguna agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
BACA JUGA: Bareskrim Bergerak Usut Dugaan Kebocoran Data Pengguna eHAC
"Amankan server yang dipakai dan buat protokol akses ke sistem yang aman. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk," kata Pratama saat dihubungi, Selasa (31/8).
Pria yang juga menjad sebagai Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) itu mengimbau jangan menggunakan sistem yang tidak ada authentication bebas diakses di internet.
BACA JUGA: Marak Kebocoran Data, Pengamat Anjurkan Lakukan 3 Hal Ini
Selain itu, dia mengingatkan agar harus sering dilakukan pengecekan untuk mencegah terjadinya kebocoran.
"Lakukan pengecekan secara berkala untuk semua sistem yang dimiliki. Hal itu bertujuan untuk mendeteksi kerawanan," kata dia.
BACA JUGA: Kabar Terbaru dari Brigjen Rusdi Terkait Penyelidikan Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan
Menurut dia, salah satu yang harus diimplementasikan juga adalah enkripsi.
Dalam kasus ini, dia melihat sistem e-HAC bebas dimasuki dan diambil datanya karena benar-benar tidak secure atau aman.
"Sistem itu tidak ada implementasi enkripsi, sehingga data yang diambil plain tidak diacak sama sekali," ungkapnya.
Dia mengatakan mengapresiasi pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) cukup cepat melakukan respons setelah mendapatkan informasi dari tim vpn mentor dengan melakukan take down pada server aplikasi.
"Pada 24 Agustus server e-HAC tersebut langsung di take down oleh BSSN," pungkas Pratama. (ddy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Dedi Sofian