Kebut Tol Trans Sumatera

Senin, 25 November 2013 – 05:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Peringkat infrastruktur Indonesia dinilai masih rendah dibanding negara-negara lain di dunia. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengatakan, kondisi infrastruktur memang masih buruk dan tertinggal dari negara-negara di kawasan ASEAN. "Total ruas jalan tol Indonesia baru 750 kilometer sejak 1978. Itu sangat kalah dibanding Malaysia yang punya 3.500 kilometer," ujarnya dalam seminar Revitalisasi Infrastruktur Nasional akhir pekan lalu (24/11).

Namun dia menegaskan, kondisi itu akan coba dikejar dengan pembangun tol Trans Jawa dan tol Trans Sumatera yang panjangnya ribuan kilometer. "Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar konektivitas yang paling utama. Kita sangat mendukung pembangunan jalan tol, terutama di luar Jawa, seperti tol Trans Sumatera," tuturnya.

BACA JUGA: Dahlan Iskan Semangati Pelaku UKM Mandiri

Sebab, menurut dia, pembangunan tol Trans Jawa dan Sumatera dilakukan bukan saja untuk konektivitas lintas daerah, tapi juga mendukung keterhubungan di kawasan Asia Tenggara sesuai Master Plan ASEAN Connectivity (MPAC). "Kalau kita bisa bangun tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, pasti bisa salip panjang jalan tol di Malaysia dan negara-negara lain," lanjutnya.

Ketua Forum Gubernur se-wilayah Sumatera periode 2012-2013 Gatot Pujo Nugroho mengungkapkan, semua pimpinan se-Sumatera mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). "Dari berbagai kesepakatan yang telah dihasilkan, kami minta pembangunan Tol Trans Sumatera dipercepat," tegasnya.

BACA JUGA: Kritik Keberangkatan Para Pegawai Jamsostek ke Australia

Sebaiknya, kata Gatot, pemerintah pusat serius untuk segera membangun jalan tol Trans Sumatera tersebut. "Jika pemerintah pusat masih menunda-nunda pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, kami pemerintah provinsi se Sumatera siap membangun sendiri jalan tol tersebut. Asalkan Pemerintah pusat memberi izin," tegasnya.

Dia berharap presiden segera mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) yang sudah tertunda berbulan-bulan. Dengan begitu, BUMN PT Hutama Karya dapat segera memulai pembangunan JTTS. "Selama ini masyarakat Sumatera merasa dianaktirikan karena pembangunan infrastruktur hanya terfokus di pulau Jawa," jelasnya. (wir/sof)

BACA JUGA: Pemerintah Berhati-hati Soal Ratifikasi FCTC

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Siapkan Perusahaan Saingan PLN


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler