JAKARTA - Tidak terakomodasinya sejumlah pihak yang sudah berkeringat untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono di Pilpres lalu dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ditengarai bakal mejadi benih oposisiSelain itu, upaya SBY menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang ada dengan membangun koalisi besar justru memicu tumbuhnya kekuatan oposisi.
Hal itu dikatakan pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin kepada wartawan, Minggu (25/10)
BACA JUGA: Pelantikan Sejumlah Kapolda Tertunda
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pemerintahan saat ini bakal menjadi rezim yang otoriter dan totaliterMenurutnya, gejala-gejala itu sudah terlihat pasca pengumuman kabinet
BACA JUGA: Menteri Asal Minang Jangan Sampai Korupsi
"Ternyata kuenya tidak bisa dibagi sama rata dan sama rasaBACA JUGA: Tak Risaukan Kontrak Politik dengan SBY
Ini akan memicu kesadaran dan mendorong mereka, termasuk parpol yang sudah punya menteri, memainkan peran lewat parlemen untuk tidak mengiyakan saja semua keinginan pemerintah,” ulasnya.Irman justru mengingatkan para anggota DPR yang partainya ikut dalam koalisi pendukung SBY-Boediono, Dipaparkannya, anggota DPR memiliki hak yang dijamin konstitusi seperti hak imunitas, hak bertanya, hak menyatakan pendapatYang harus disadari pula, kata Irman, anggota DPR juga dipilih langsung oleh raktay
“Ini berbeda dengan menteri yang tidak memiliki hak konstitusional seperti yang dimiliki oleh anggota DPRHari ini dia diangkat, besok pagi presiden bisa memberhentikannyaKarena itu anggota DPR harus menguatkan kedudukannya dalam menjalankan fungsi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan presiden,” jelas Irman.(ara/fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Minta Dibuktikan
Redaktur : Antoni