jpnn.com, JAKARTA - Ratusan tokoh menyampaikan Maklumat Keprihatinan atau dinamakan Maklumat Juanda. Maklumat itu diberi judul Reformasi Kembali ke Titik Nol.
Hal itu untuk menyikapi berbagai isu di tanah air salah satunya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan calon yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah jadi kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden-calon wakil presiden.
BACA JUGA: Eksponen Pejuang 98 Gelar Konsolidasi dan Keluarkan Maklumat Kebangsaan
Eks pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengaku fokus pada perilaku elite politik menuju pemilihan umum 2024 yang dianggap mengabaikan kepatutan politik.
“Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa,” ucap Erry dikutip dari YouTube GITA kita, Senin (16/10).
BACA JUGA: Sering Terjadi Teror Mengerikan, MUI Sulsel Keluarkan Maklumat, Ini Isinya
Di tempat yang sama, Juru Bicara Maklumat Usman Hamid menyebutkan putusan MK hari ini sangat mengecewakan masyarakat.
Menurut dia, seharusnya tak boleh ada diskriminasi golongan usia dalam pembatasan usia capres dan cawapres. Namun, keputusan hari ini dianggap berpihak pada golongan tertentu.
“Bukan lagi gejala, tetapi sudah menjadi fenomena nyata bahwa sejumlah anak presiden, sejumlah anak kepala negara, menikmati kekuasaan menikmati jabatan publik dan fasilitas bisnis dari kelompok oligarki ketika bapak Hansedang berkuasa," kata dia.
Adapun, berikut isi Maklumat Juanda:
Maklumat Juanda 2023: Reformasi Kembali ke Titik Nol
Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya Reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan Demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati.
Kedaulatan rakyat disingkirkan. Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita: kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai.
Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari Revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat.
Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.
Politik dinasti terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa.
Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.
Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor. Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini.
Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi, seperempat abad lalu.
Itu sebabnya di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat.
Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama Kepala Negara, Presiden Jokowi, agar memberi teladan, dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.
Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta
Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023.
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi