jpnn.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris mengatakan, pendekatan terhadap gerakan separatisme, kelompok bersenjata, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) seharusnya tidak mengedepankan cara-cara militer.
Menurut dia, penggunaan istilah-istilah yang menakutkan seperti kata 'perang' untuk menanggapi persoalan separatisme, OPM, juga sudah selayaknya dihentikan.
BACA JUGA: Basarah Dorong KIP Ikut Aktif Tangkal Hoaks
Yang paling tepat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan penegakan hukum sehingga penindakannya pun dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.
“Sehingga tidak ada trauma di tengah masyarakat Papua lagi,” kata Charles di Jakarta, Rabu (28/3).
BACA JUGA: Hasto Beber Keuangan PDIP, KIP: Bisa Jadi Contoh
Dia menegaskan melindungi NKRI adalah kewajiban absolut. Namun jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu, dengan menggunakan pendekatan militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata.
Menurut dia, pendekatan perang hanya akan membawa TNI dituduh melakukan pelanggaran HAM. Masyarakat pun juga tidak tenang karena merasa diteror.
BACA JUGA: Dubes Palestina Ajak Murid SD Islam Salat Zuhur di DPP PDIP
Maka pendekatan yang paling tepat adalah melakukan pendekatan penegakan hukum. “Pendekatan perang secara membabi buta menimbulkan banyak korban nyawa dan dendam,” ungkapnya.
Dia mengatakan tentu saja kebijakan Presiden Joko Widodo menghadapi apa pun yang terjadi di tanah Papua.
Presiden juga tidak lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi penegakan hukum dalam menghadapi berbagai Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB).
Charles berkeyakinan bahwa masyarakat Papua mengapresiasi langkah pemerintah Jokowi yang mengedepankan pendekatan penegakan hukum.
Selain itu rakyat Papua mengapresiasi perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk tanah Papua dengan anggaran yang meningkat tajam.
Jokowi adalah salah satu presiden yang sering melakukan kunjungan ke tanah papua bahkan sampai wilayah pedalaman dalam rangka merangkul semua kelompok masyarakat di sana.
“Pendekatan kesejahteraan masyarakat terbukti efektif mengangkat perekonomian masyarakat di tanah Papua,” katanya.
Menurut Charles, yang tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia yang dapat mengimbangi infrastruktur untuk menunjang bangkitnya perekonomian di tanah Papua dan kesejahteraan rakyatnya.
Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan TNI juga sebaiknya dapat sejalan dengan arah kebijakan presiden dalam membangun pendekatan kesejahteraan.
“Bukan sedikit-sedikit keluar pernyataan perang. Kita adalah bangsa yang semakin beradab. Kondisi di Papua sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun yang lalu,” tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP Membantu Ribuan Siswa Jelang Masuk PTN
Redaktur & Reporter : Boy