jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan saat banyak orang sudah melupakan kesepakatan para pendiri bangsa.
Bahkan, ada sekelompok masyarakat yang mencoba memisahkan banga Indonesia dari dasar dan ideologi serta konstitusinya.
BACA JUGA: PA 212 Bereaksi Keras Setelah Bendera LGBT Berkibar di Kedubes Inggris
"Ada juga yang berniat mengganti Pancasila dengan dasar dan ideologi yang lain," kata Hidayat Nur Wahid di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR yang berlangsung di Hotel Le Beringin, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Sabtu (21/5) malam.
Pada kegiatan yang dilaksanakan atas kerja sama MPR dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu, Hidayat menyebutkan salah satu contoh banyaknya orang yang lupa terhadap UUD 1945 ditemukan saat terjadi serangan Israel terhadap warga Palestina pada 2021.
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Desak RUU KUHP soal LGBT Segera Disahkan Pemerintah dan DPR
Saat itu, kata pria yang akrab HNW itu, ada sekelompok orang yang mencemooh dan meributkan bantuan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina.
"Mereka lupa alinea pertama pembukaan UUD 1945 tegas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menolak penjajahan di atas dunia," beber politikus senior PKS itu.
BACA JUGA: Tak Sepakat dengan Mahfud MD soal LGBT, Jazuli Merespons Tegas
Menurut HNW, sikap seperti itu sudah dijaga dan dipertahankan semua Presiden Indonesia dari Soekarno hingga Joko Widodo.
"Inilah buktinya bahwa kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia seperti yang ada pada pembukaan UUD 1945. Inilah yang harus selalu disosialisasikan agar senantiasa diingat dan terus dijalankan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, HNW juga menyinggung pengibaran bendera LGBT di Kedubes Inggris.
Dia menegaskan salah satu kesepakatan para pendiri bangsa tertuang dalam sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Eas.
"Mereka ini harus diingatkan bahwa LGBT bertentangan dengan Pancasila. Inilah buktinya bahwa Pancasila masih sangat perlu disosialisasikan," tegasnya.
Contoh lain adanya upaya mengubah kesepakatan para pendiri bangsa dengan munculnya RUU Haluan Ideologi Pancasila.
HNW menilai RUU tersebut justru menurunkan derajat Pancasila karena masih menyebut soal Trisila dan Ekasila.
"Kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila dan UUD 1945 sudah final. Bahkan, saat UUD diamandemen pada era reformasi, dinyatakan bahwa pembukaan UUD yang di dalamnya ada teks Pancasila tidak boleh diubah. Selain pembukaan, bentuk negara NKRI juga sudah final tidak boleh mengalami perubahan," tegas HNW.
Munculnya kasus Islamophobia, Indonesiaphobia, dan upaya memisahkan antara Islam dari Indonesia juga bukti penguasaan sejarah yang masih dangkal.
"Mereka harus mau memperdalam pelajaran sejarah bangsanya," kata mantan Ketua MPR itu.
Sejak dulu, kata HNW, para tokoh Islam bersama non-muslim dan nasionalis sudah saling mengikat satu sama lain.
"Karena itu Muhammadiyah menyebut bangunan permusyawaratan yang membentuk Indonesia sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Artinya negara kesepakatan dari perjanjian yang disepakati," pungkasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Salatiga Imam Sutomo, Bendahara Umum PP Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrazaq, Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Eko Pujiatmoko, Direktur LBH PP Muhammadiyah Taufik Nugroho, serta Direktur LBH PWM Jawa Tengah Ponxi Yoga Wiguna. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi