jpnn.com, JAKARTA - Partai politik peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kegiatan dengan menampilkan logo dan nomor urut sebagai peserta Pemilu 2019, di luar kegiatan internal.
Larangan berlaku karena penggunaan logo dan nomor urut bisa dikategorikan kampanye.
BACA JUGA: Bu Mega dan Mbak Puan Bakar Semangat Kader Banteng Jateng
Sesuai aturan yang berlaku, masa kampanye baru akan digelar pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019 mendatang.
Menurut komisioner KPU Wahyu Setiawan, larangan penggunaan logo dan nomor urut partai berlaku setelah sebelumnya Gugus Tugas Kampanye yang terdiri dari KPU, Bawaslu dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendefinisikan Pasal 1 ayat 35 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.
BACA JUGA: Pesan Bu Mega: Berpolitik Harus Mengedepankan Peradaban
Disebutkan, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program dan atau citra diri peserta pemilu.
"Nah, terkait apa itu citra diri, meliputi dua hal, logo dan nomor urut parpol. Ini terkait citra diri peserta pemilu legislatif. Citra diri ini bersifat alternatif dan mengikat," ujar Wahyu di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/5).
BACA JUGA: Bawaslu Sarankan Jokowi Sewa Pesawat
Wahyu menegaskan, penggunaan salah satu simbol apakah itu logo maupun nomor urut, juga dilarang sebelum masa kampanye.
"Itulah artinya alternatif, satu saja ada maka tetap dinyatakan kampanye. Jadi bukan kumulatif, bukan harus dua-duanya ada," ucapnya.
Wahyu memastikan hasil keputusan Gugus Tugas Kampanye nantinya dituangkan dalam berita acara. Selain itu, pembahasan terkait citra diri parpol juga dibahas dalam draft peraturan KPU tentang kampanye Pemilu 2019.
"Produk hukumnya nanti berita acara, tapi dalam draf PKPU kampanye sudah dibahas soal citra diri ini," pungkas Wahyu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Fungsi Parpol Bukan Hanya Rekruitmen Politik
Redaktur & Reporter : Ken Girsang