jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Komisoner Ombudsman Aliven Lie yang menyebut Bandara Kertajati belum bisa dijadikan Embarkasi Haji disesalkan oleh masyarakat Jawa Barat.
Pernyataan Ombudsman dinilai tidak berpihak kepada rakyat yang ingin beribadah haji.
BACA JUGA: Progres Pembangunan Bandara Kertajati Sudah 96 Persen
Salah satu tokoh dari Jawa Barat, M Sayidi mengatakan, seharusnya Ombudsman mendukung penuh pemerintah yang telah membangun Bandara besar bahkan terbesar ke dua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta.
Apalagi bandara itu akhirnya dilirik oleh PT Garuda Indonesia untuk dijadikan Embarkasi Haji.
BACA JUGA: Bandara Jabar Segera Beroperasi, Pak Jokowi Mengaku Happy
“Ombudsman jangan melarang-larang orang untuk naik haji, ketika pemerintah menyediakan sarananya. Harusnya didukung penuh,” kata Sayidi kepada wartawan, Selasa (17/4).
Sayidi yang juga Wasekjen DPP BKPRMI menjelaskan bandara yang dibuat pemerintah tentu sudah memenuhi semua unsur.
BACA JUGA: Ombudsman Temukan Malaadministrasi soal PPIU Penipu
Baik keselamatan maupun kenyamanan sehingga wajar kemudian ini dilirik menjadi salah satu alternatif bandara haji.
“Pertimbangannya kan kalau warga Jawa Barat ke Soekarno Hatta sangat jauh, jika berangkat dari Kertajati maka bisa menghemat waktu dan dana yang dikeluarkan,” tegasnya.
Sementara Pengamat Penerbangan, Gery Soejatman mengatakan secara fisik Bandara Kertajati bisa dijadikan Embarkasi Haji.
Tapi menurutnya, harus mampir terlebih dahulu tidak bisa langsung. “Secara fisik bandara oke. Tapi harus mampir, bisa ke Padang atau ke Medan soalnya kalau langsung masih tanda tanya bisa atau tidak ,” kata Gery saat dihubungi.
Gery menambahkan Bandara Kertajati bisa saja digunakan untuk embaraski tahun depan. Sementara untuk tahun ini, menurutnya, belum layak.
“Kalau langsung dari bus ke pesawat sih ok tidak masalah, tapi kalau jamaah harus menunggu nanti dulu, tahun depan saya yakin tidak ada masalah dan akan bagus sekali,” pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kali Ini Sandiaga Cekatan Tanggapi Temuan Ombudsman
Redaktur & Reporter : Natalia