jpnn.com, JAKARTA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI mengingatkan pembangunan dan pengelolaan empat dari sepuluh destinasi pariwisata yang masuk daftar super prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), harus dikelola oleh lembaga yang profesional.
Empat destinasi super prioritas itu yakni Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Pemerintah bahkan telah menyiapkan alokasi fiskal yang tak sedikit untuk mengakselerasi pengembangannya.
BACA JUGA: Bandara Komodo di Labuan Bajo Akan jadi Bandara Internasional
Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN Dony Oskaria mengatakan, alokasi fiskal yang mayoritas ditujukan untuk pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata harus dilakukan paralel dengan pembentukan lembaga pengelola yang profesional.
"Kehadiran pengelola yang profesional, profit oriented, dan destination based adalah salah satu kunci utama keberhasilan sebuah destinasi," ucap Donny di Jakarta, Sabtu (20/7).
BACA JUGA: Jokowi Kunjungi Pulau Rinca, Ini Rencananya untuk Taman Nasional Komodo
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Evaluasi Kinerja di Sektor Pariwisata
Dia menuturkan bahwa keberadaan pengelola atau Destination Management Organisation (DMO) tak kalah pentingnya. Sebab, lembaga inilah nantinya akan melakukan pengemasan, penciptaan atraksi-atraksi pendukung.
BACA JUGA: Sekilas Tentang Gua Batu Cermin, Tempat Pak Jokowi dan Bu Iriana Berkunjung Hari Ini
"Penentuan master plan dan roadmap bisnis kepariwisataan di kawasan destinasi, desain branding, penentuan target pemasaran dan promosi, secara praktis akan ada ditangani DMO," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ronny P Sasmita, Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) sekaligus anggota Pokja Industri Pariwisata Nasional KEIN RI. Menurutnya, pembenahan aksesibilitas dan infrastruktur fisik destinasi super prioritas harus berbarengan dengan pengentasan soal kelembagaan pengelolaan destinasi.
"Tak ada atraksi di kawasan destinasi yang berkembang pesat dengan sendirinya tanpa dikelola oleh lembaga tersendiri yang fokus mengembangkannya. Jadi pembenahan infrastuktur sebaiknya paralel dengan penyiapan kelembagaan kepariwisataan di kawasan destinasi," kata Ronny.
BACA JUGA: DPD Minta 7 Pemerintah di Kawasan Danau Toba Ikut Anggarkan Pemeliharaan Kualitas Air
Kelembegaan itu memerlukan regulasi, insentif, dan dukungan dari SDM-SDM kepariwisataan yang andal dan profesional. Pengelola tersebut kata Ronny, bisa dari pihak mana saja. Baik BUMN, BUMD, Bumdes, Pokdarwis, atau swasta sekalipun.
Ronny memberi contoh di Toba. Menurutnya, di Toba terdapat sangat banyak atraksi, baik alam, budaya, maupun atraksi buatan. Namun pengelolanya belum ada kecuali dari dinas terkait yang menempatkan UPT yang digawangi satu ASN. Itu pun tugasnya hanya mengurus tiket.
BACA JUGA: KEIN Diminta Jokowi Cari Terobosan-terobosan Baru
Sementara dari sisi pengembangan bisnisnya praktis tak tersentuh, mulai dari perencanaan desain atraksi, desain kawasan destinasi, pemasaran, promosi, dan lainya.
"Jadi saya kira, selain fokus mengakselerasi infrastruktur, pemerintah pusat dan daerah sebaiknya segera pula bersepakat soal pengelola destinasi utama dan destinasi-destinasi pendukung di kawasan destinasi super prioritas tersebut," ucap Ronny.
Jika pengelola itu telah disepakati, langkah berikutnya adalah menyiapkan regulasi pendukung yang menguatkannya secara hukum, penyiapan insentif disentif yang tepat. "Tentunya memberikan target-target bisnis wisata dalam jangka waktu tertentu dan terukur," katanya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenhub Diminta Segera Kembangkan Bandara Komodo Labuan Bajo
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam