jpnn.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) tertanggal 3 September 2021 untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Pelindo II (Persero).
Dengan demikian, Korps Adhyaksa menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II tersebut.
BACA JUGA: Pelindo II Tingkatkan Pelayanan dan Cegah Suap Lewat Digitalisasi
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Supardi mengatakan alasan penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi di Pelindo II karena unsur kerugian negara sulit ditemukan.
"Iya, sudah (SP3-red) karena unsur kerugian negara yang sulit ditemukan," ujar Supardi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/9).
BACA JUGA: Kejagung Garap Akuntan Publik untuk Bidik Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Pelindo II
Menurutnya, kerugian yang terjadi dalam proses perpanjangan masa kerja pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT Pelindo II tersebut masih berupa potensi (potencial loss).
"Jadi, masih ada opportunity cost yang mungkin bisa diperhitungkan dan kami belum bisa pastikan berapa. Apakah itu rugi, apakah untung, itu belum bisa dipastikan karena valuasi bisnis kan tidak 'stuck’, kan," ujar Supardi.
BACA JUGA: Pelindo II Tindak Tegas 12 Pelaku Pungli, Rasain
Dia menambahkan dalam perkara ini penyidik telah merujuk pada hasil audit dan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Begitu juga hasil pendalaman dalam setiap transaksi yang ada pada perpanjangan kerja sama tersebut.
Menurut dia, mazhab yang digariskan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menentukan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah "actual loss".
Ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016.
"Kalau pasalnya enggak memenuhi salah satu unsur pidana, kalau diteruskan, ya, sebuah ketidakpastian nantinya," ujar Supardi.
Meski penyidikan telah dihentikan, Supardi mengatakan apabila ditemukan alat bukti baru, maka penyidik akan kembali mendalami perkara tersebut.
"Sampai nanti suatu titik ditemukan alat bukti baru. Persoalannya hanya di situ sebenarnya," kata Supardi.
Penyidikan kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II dilakukan setelah Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020.
Penyidik sejauh ini telah menggeledah Kantor Jakarta International Container Terminal (JICT) dan menyita sejumlah dokumen sebagai barang bukti.
Termasuk memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anak dan istri mantan Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino.
Tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut diduga terjadi saat perpanjangan pengelolaan pelabuhan yang dilakukan JICT dengan Pelindo II.
Dalam perpanjangan itu, diduga ada perbuatan yang melawan hukum. Meski telah naik ke tahap penyidikan, katanya, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy