jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan Agung mulai bergerak menyelidiki dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto untuk meminta saham PT Freeport Indonesia dengan imbalan perpanjangan kontrak karya.
Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Arminsyah, saat ini pihaknya tengah mendalami dugaan pemufakatan jahat yang diduga dilakukan Ketua DPR untuk melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BACA JUGA: Simak Nih! Di Paris, Jokowi Berpidato dengan Bahasa Indonesia
"Secara resmi kami saat ini baru pada tahap akan melakukan lidik. Saat ini kami saat ini juga sedang melakukan pendalaman," ungkap Arminsyah dalam keterangannya, Selasa (1/12).
Menurut dia, dalam tindak pidana korupsi, percobaan korupsi itu bobotnya sama dengan melakukan korupsi. Dia menjelaskan, dalam pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor mengatur bahwa bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana yang sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 UU tersebut.
BACA JUGA: Api Berasal dari Ruang Arsip, Bagaimana Nasib Logistik Pilkada 2015?
"Kalau pembunuhan, antara percobaan pembunuhan dengan pembunuhan itu dinilai berbeda, pidananya juga beda. Tidak demikian dengan tindak pidana korupsi," kata mantan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung ini.
Arminsyah memastikan pihaknya akan menuntaskan kesimpulan apakah kasus ini layak masuk ke penyidikan dalam tempo secepatnya.
BACA JUGA: JK Khawatir Helikopter yang Akan Dibeli Buangan dari India
Lebih lanjut dia mengatakan, akan memverifikasi rekaman percakapan antara Setya, pengusaha Muhammad Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Selain itu, kata dia, saat ini sedang mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam sidang Majelis Kehormatan Dewan. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WADUH: Ada Pejabat Terkena HIV/AIDS
Redaktur : Tim Redaksi