JAKARTA - Kejaksaan Agung didesak tak hanya mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Cibinong menyusul tertangkapnya jaksa Sistoyo oleh KPKLaporan dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat, juga harus dievaluasi ulang karena sangat mudah jadi lahan para jaksa.
"Paling sering diabaikan kejaksaan, karena dinilai kerugian negaranya kecil," kata anggota DPR RI Desmond Mahesa, Kamis (24/11)
BACA JUGA: Nunun Berkeliaran, KPK Dituding Boneka Penguasa
Alasan seperti ini, lanjut politisi Gerindra ini, tentu tak bisa diterima sebab kerugian negara bukanlah alasan utama suatu penyelidikan korupsi dilakukan.Jika kejaksaan selalu mengacu pada kerugian negara, yang terjadi pembiaran yang berujung pada makin membudayanya korupsi di masyarakat
Bagian pidana khusus Kejari Cibinong sempat menerima laporan dugaan korupsi yang terjadi di Puskesmas Gunung Putri
BACA JUGA: Sistoyo Hanya Oknum, Remunerasi Dinilai Penting
Posisi puskesmas ini jadi penting sebab membawahi langsung daerah Cikeas, tempat tinggal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang jaraknya hanya sekitar 1,5 kmDengan kata lain, apa yang terjadi di Puskesmas ini bisa menggambarkan ada tidaknya pengawasan dari pihak terkait
BACA JUGA: Militer AS di Australia Bukan Ancaman
Dari data yang diperoleh Desmond, pimpinan Puskesmas sejak menjabat setahun lalu langsung menjalin kerja sama dengan 5 perusahaan swastaKedua belah pihak sepakat menjadikan puskesmas sebagai tempat berobat karyawan, dengan tarif berobat Rp 20 sampai 40 ribu per pasien.Ini tentu menyalahi aturan sebab sesuai aturan yang boleh menjalin kerja sama adalah Kepala Dinas Kesehatan.
Tak hanya itu, secara terang-terangan pimpinan puskesmas memerintahkan bawahannya menjual obat di luar (swasta) dari yang telah ditentukan peraturan daerah Kabupaten Bogor No 16 Tahun 2010Agar tak dicurigai, ungkap Desmond, penjualan obat swasta dilakukan di sebuah rumah yang sengaja disewa untuk dijadikan semacam apotik.
Cara penjualannya, setelah diperiksa pasien diminta mendatangi rumah tersebut untuk membeli obat swastaPadahal sesuai Perda tarif puskesmas hanya Rp 5 ribu, sudah berikut pelayanan medis dan obatAlhasil, biaya yang dikeluarkan pasien membengkak sampai Rp 30 ribu atau bahkan lebihSeluruh aktivitas jual obat di apotik swasta dilakukan pegawai puskesmas dan pada jam kerja.
Pelayanan kesehatan yang seharusnya gratis pun ikut dimintai biayaiContohnya pemeriksaan dahak pasien TBC yang harus membayar Rp 15 ribu, bahkan pemeriksaan kehamilan menggunakan USG yang juga cuma-cuma diwajibakan membayar Rp 50 sampai Rp 100 ribu per pasien.
Termasuk pula puskesmas keliling yang dikenai tarif Rp 6 ribu per pasienSelama setahun paling tidak Rp 300 juta masuk ke rekening pimpinan puskesmasAgar aksinya berjalan mulus, kata Desmond menambahkan, pimpinan puskesmas merekrut orang-orang yang dekat dengannya, termasuk istrinya yang dijadikan bendahara dengan tugas menerima dan menyerahkan uang dari dan ke pegawai puskesmasPadahal dia bukan honorer atau PTTSementara pegawai yang tak sepaham atau menentang perintah pimpinan dimutasi.
Ini tak sekadar ancaman sebab entah bagaimana pegawai yang menentang tersebut benar-benar dipindahkanDesmond menduga ada kerjasama antara pimpinan puskesmas dengan atasannya di Dinas Kesehatan sehingga dengan mudah memutasi pegawaiDisebutkan pula, tindakan pimpinan Puskesmas Gunung Putri ini sudah berulangkali dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor tapi tak pernah ditindak.
Desmond menilai, kejadian yang berlangsung di Puskesmas Gunung Putri sangat memprihatinkanPresiden SBY berulangkali mengatakan komitmen memberantas korupsi, tapi di level bawah diabaikanMenurut Desmond, tak adanya aksi dari Kejari Cibinong bisa dikarenakan beberapa hal.
Takut menindak karena lokasinya dekat ring satu (rumah presiden), atau tak ditindaklanjuti karena pelapor tak membayar"Pikiran kejaksaan untung rugi, bukan memberantas korupsiPadahal ini dekat rumah Presiden," sindir Desmond.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Perdana Sistoyo
Redaktur : Tim Redaksi