jpnn.com, JAMBI - Kejaksaan Tinggi Jambi memastikan penyidikan dugaan korupsi di proyek pembangunan komplek perkantoran Bukit Tengah, Kecamatan Siulak Mulai, Kabupaten Kerinci yang bernilai Rp 57 miliar terus berjalan.
Bahkan, penyidik menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus tersebut. Ini terkait dalam hal kepentingan penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek ini.
BACA JUGA: Kepala BPKAD Makassar Tersangka Korupsi Anggaran Sosialisasi
Hal ini disampaikan Kasidik Kejati Jambi, Imran Yusuf. Kata Dia, pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan KPK. Dalam hal ini KPK nantinya akan mendalami terkait kondisi tanah yang ada di lokasi tersebut.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan Korsupga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mensuport ahli mekanikal tanah untuk kepentingan validasi kerugian negara,” ujar Imran.
BACA JUGA: Mahathir Menang, Kasus Korupsi Pak Menkeu Hilang
Saat ditanya terkait dengan hambatan dalam penanganan kasus ini, Imran mengaku kasus ini sedikit terhambat oleh penanganan sejumlah kasus korupsi yang dilakukan penyidik Kejati Jambi.
Diberitakan sebelumnya, Tim Kejaksaan Tinggi Jambi sudah melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan komplek perkantoran tersebut terakhir dilakukan pada akhir 2017 lalu.
BACA JUGA: Eks Presiden Partai Keadilan Nur Mahmudi Tersangka Korupsi
Diketahui pembangunan komplek perkantoran tersebut menelan dana Rp57 Miliar yang di anggarkan pada tahun 2010 hingga 2014 dari APBD Kabupaten Kerinci. Kasus tersebut mencuat sejak tahun 2015 lalu dan saat ini sedang ditangani oleh pihak Kejati. (pds)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Idrus Marham Diprediksi jadi Amunisi Serang Jokowi
Redaktur & Reporter : Budi