jpnn.com, MANADO - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (kejati Sulut) menghentikan penuntutan 71 perkara hukum berdasarkan keadilan restoratif selama tahun 2022.
Kepala Kejati Sulut Edy Birton menyebut penghentian penuntutan itu dilakukan terhadap perkara di bidang tindak pidana umum sepanjang Januari-Desember 2022.
BACA JUGA: Waduh, 4 Oknum Polisi Lakukan Penganiayaan di Sel Polres, 1 Tahanan Tewas
"Penyelesaian puluhan perkara berdasarkan keadilan restoratif itu, tersebar di wilayah hukum Kejati Sulut," ujar diadi Manado, Senin (12/12).
Edy menyampaikan dalam mendukung pelaksanaan keadilan restoratif, Kejati Sulut memiliki empat rumah restorative justice yang tersebar di tingkat Kejari.
BACA JUGA: Soal Kendala Kasus Formula E, Ferdinand: KPK Jangan Cemen
Masing-masing Kejari Manado dengan nama Wale Adhyaksa, Kejari Minahasa Utara dengan Wale Restorative Justice.
Lalu., di Kejari Minahasa Selatan dengan Wale Perdamaian serta Kejari Kepulauan Talaud dengan Wale Perdamaian Adhyaksa.
BACA JUGA: Ratusan Guru PPPK Ini Belum Digaji Pemda, Mereka Merasa Dipingpong, Duh
Dia menyebut salah satu perkara yang diselesaikan secara keadilan restoratif adalah terkait penganiayaan yang ditangani Kejari Minahasa Selatan.
Perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Rein tersebut diduga melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
Perkara pidana itu dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, karena telah memenuhi syarat.
Adapun syarat dilakukan keadilan restoratif terhadap perkara tersebut, seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
Kemudian, tindak pidana yang dilakukan tersangka diancam pidana penjara tidak lebih dari lima tahun.
Selain itu, ada kesepakatan damai antara tersangka dan korban di hadapan Jaksa Penuntut Umum yang dihadiri oleh perwakilan keluarga para pihak.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam