jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta status Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Sorong di Papua Barat Daya tidak dicabut.
Untuk mempertahankan hal tersebut Bahlil menginstruksikan agar dibangun hilirisasi terutama smelter nikel.
BACA JUGA: Anggota DPR Minta Jaksa Tak Beri Keringanan Hukuman bagi Pelaku Kekerasan Seksual
Bahlil optimistis bahwa KEK Sorong bisa mencatatkan realisasi investasi.
Dia juga bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mendatangkan investor dari China yang bergerak di bidang smelter dan pabrik baterai di KEK Sorong.
BACA JUGA: Pakar Apresiasi Kinerja Cemerlang Menteri Bahlil Lewat Investasi
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mendukung langkah Bahlil untuk mempertahankan KEK Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
Menurut dia, langkah Bahlil untuk mengundang investor masuk sangat positif untuk berinvestasi di Bumi Cendrawasih tersebut sangat bagus untuk membangun fondasi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia timur.
BACA JUGA: Ini Janji Menteri Investasi soal Pengembangan Pulau Rempang
“Yang jelas menteri investasi tugasnya adalah mendorong investasi. Kalau ada yang mau investasi tidak mungkin ditolak. Mau China atau negara manapun, investasi mereka akan menguntungkan Indonesia,” ujar Piter, Senin (14/8/2023).
Piter menambahkan, potensi untuk mendapatkan keuntungan dari KEK Sorong sangat terbuka, namun pemenuhan bahan baku untuk industri smelter nikel harus tersedia di wilayah itu.
Pasalnya, Piter berpendapat nilai investasi untuk membangun smelter membutuhkan dana yang cukup besar, investor tidak ingin ketika smelter sudah dibangun, namun ketersediaan bahan baku langka maka yang terjadi akan mendatangkan kerugian.
“Investasi di Sorong peluang nya terbuka, wajar saja kalau China mensyaratkan adanya jaminan bahan baku investasi,” paparnya.
“Smelter adalah investasi yang nilainya sangat besar. Mereka pasti tidak mau rugi karena tidak tersedianya bahan baku,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Piter mengatakan pemerintah juga harus menghitung dan memastikan jumlah smelter dan bahan baku yang dibutuhkan. Sebab, hal itu akan berdampak pada pemenuhan bahan baku terhadap smelter-smelter yang ada di Indonesia.
“Jadi, pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku,” ujar Piter.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.
KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut.
Namun, Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan.
“KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan. Kedua, inventaris izin-izin usaha pertambangan yang tidak dioptimalkan. Ketiga, bangun hilirisasi di KEK. Buat aturan pembatasan nikel agar tidak keluar dari Sorong tapi diolah di KEK. Asalkan persoalan lahan beres, investor pasti tertarik. Jangan dicabut dulu status KEK-nya. Jaminannya saya,” tegas Bahlil
Mantan Ketua Umum HIPMI ini menambahkan bahwa hilirisasi adalah kata kunci untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan pentingnya harmoni antara kepala daerah dalam memberikan arahan dan kebijakan kepada organisasi perangkat daerah teknis.
“Khususnya DPMPTSP sebagai dinas yang menangani perizinan dan hubungan dengan investor sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan meningkatkan capaian realisasi investasi di Papua Barat Daya,” tegas Menteri Bahlil.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari