"Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal enam hari lagiFakta di lapangan, ternyata masih banyak DPT ganda dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dicantumkan adalah NIK yang sama
BACA JUGA: PDIP Target Hadirkan 1 Juta Orang
Ini semua harus menjadi tanggungjawab Depdagri," tegas Tjahjo di Jakarta, Jumat (3/4).Saat ini, lanjut Tjahjo, Depdagri lebih cenderung memperlihatkan sikap melepaskan diri dari tanggungjawab
Tjahjo mengingatkan, bahwa mestinya Depdagri bersikap tegas dan tidak lepas tanggungjawab dengan cara ikut-ikutan mempolitisir soal DPT tersebut, seolah-olah itu tidak lagi menjadi tanggungjawab mereka
BACA JUGA: Mantan Menpora Incar Kursi Ketua DPR
"Ini kan masalah sensitif, karena pemilu terkait langsung dengan wibawa bangsa Indonesia di mata internasional," katanya."Mestinya Depdagri dengan seluruh jajarannya berkoordinasi hingga sampai ke tingkat kelurahan dan desa, untuk bekerjasama dengan KPU Daerah (KPUD)
BACA JUGA: Sultan akan Ikuti Jejak JK
Hal itu masih sangat mungkin dilakukan, agar potensi konflik pemilu yang dari DPT bermasalah itu bisa dikurangi," tambahnya.Langkah cepat ini, menurut Tjahjo Kumolo, adalah tindakan yang paling realistis saat iniItu menurutnya, karena demokrasi bangsa ini sesungguhnya terbalut semangat gotong-royong"Ini sesungguhnya modal dasar bagi bangsa ini untuk mampu melaksanakan pemilu secara berkualitas dan bermartabat," ujarnya pula(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sultan : Tinggal Menanti Kejujuran
Redaktur : Tim Redaksi