jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar mengatakan, bencana kekeringan yang melanda sejumlah desa di Indonesia, menjadi perhatian serius Kementerian DPDTT. Karena jika dibiarkan berlarut, kekeringan akan mengakibatkan terjadinya rawan pangan di desa-desa.
“Sejak beberapa bulan terakhir ini, saya terus memantau dan mengevaluasi dampak kekeringan yang terjadi di seluruh desa. Jajaran kementerian yang saya pimpin, diinstruksikan agar segera memberikan laporan terperinci desa-desa yang terkena dampak kekeringan dan mencari tahu solusi untuk mengatasinya,” ujar Marwan, Selasa (28/7).
BACA JUGA: Putra Putri Polri Kecam Munculnya Petisi untuk Buwas
Selain memantau secara internal, Marwan juga mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan kementerian terkait lain. Karena persoalan bencana kekeringan di Indonesia, perlu kerja sama lintas kementerian. Misalnya dengan Kementerian Kehutanan danLingkungan Hidup, terkait tata kelola alam. Kemudian Kementerian Pertanian terkait lahan pertanian.
“Saya yakin masyarakat kawasan tertinggal dan juga yang berada di pemukiman transmigrasi pasti sangat memerlukan bantuan akibat kekeringan tersebut,” ujar Marwan.
BACA JUGA: Jokowi akan Bertanya Serius Soal Ini ke Negeri Singa
Menurut menteri yang berasal dari PKB ini, hasil laporan sementara yang diterima melalui sosial media, pemberitaan media, call center dan informasi masyarakat ke seluler pribadinya, ada daerah kekeringan yang disebabkan oleh tata kelola air yang dimonopoli oleh industri.
“Selain itu, ada juga yang disebabkan oleh tata kelola alam sehingga berdampak tidak berfungsinya serapan air. Hampir setiap hari saya menerima ratusan SMS (pesan pendek) yang masuk ke seluler pribadi, call center, bahkan sosmed di akun pribadi dan kementerian," ujar Marwan.
BACA JUGA: Bareskrim Geledah Rumah dan Kantor Bupati Barru
Menurut Marwan, kebijakan tata kelola air dan alam, merupakan solusi jangka panjang yang sudah harus dipikirkan sejak saat ini, agar di masa mendatang bencana kekeringan sudah bisa diminimalisir.
“Kalau untuk saat ini, saya menyarankan agar segera dimaksimalkan penerapan irigasi, pompa-pompa air dan memanfaatkan sumber-sumber mata air,” ujarnya.
Marwan kemudian mencontohkan seperti di Kabupaten Bekasi. Sumur warga dan pertaniannya mulai terancam kering. Kemungkinan karena kawasan Industri setempat menyedot air tanah untuk menjalankan produksinya. Sehingga air tanah warga untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanianntidak lagi terpenuhi.
"Ini yang saya maksud perlunya tata kelola air antara industri dengan hajat hidup masyarakat yang juga punya hak memanfaatkan air,” ujar Marwan.
Untuk itu, Marwan mengajak kalangan industri tidak tinggal diam dengan membiarkan kekeringan melanda pedesaan di wilayahnya. Pihak swasta juga harus ikut bertanggung jawab dan terlibat agar kekeringan tidak meluas ke desa-desa lain.
“Ada dana-dana pemberdayaan masyarakat di perusahaan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responbilty) yang bisa disalurkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana mengatasi kekeringan,” ujar Marwan. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sering dapat Telepon dari Novie, Menteri Jonan Dicurigai Istri
Redaktur : Tim Redaksi