jpnn.com, BATAM - Ketua Anak Muda Indonesia (AMI) Kepri Kurnia Fajrizon mempertanyakan kelanjutan kasus korupsi anggaran belanja makan minum unsur pimpinan DPRD Batam periode 2017 -2019.
Pasalnya, sampai saat ini hanya mantan Sekretaris Dewan Kota Batam Asril yang terseret sebagai terpidana atas dakwaan jaksa penuntut umum dan telah diputus Pengadilan Tipikor Tanjungpinang beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Jamsir Yakin Kursi Ketua DPRD Kota Batam Tetap Milik PDIP
Padahal, ada sekitar 12 orang pejabat yang namanya terseret dan beberapa telah mengembalikan uang korupsinya tetapi belum juga diproses.
Kurnia mengatakan, dugaan korupsi ini tak mungkin dilakukan seorang diri melainkan berjemaah. “Karena dalam dugaan korupsi ini tidak tunggal,” ungkapnya, Selasa (4/5).
BACA JUGA: Kasus Korupsi Biaya Makan dan Minum Senilai Rp 7,4 Miliar, Eks Bupati Mursini Mangkir
Menurut dia, ada kesan pengungkapan kasus tersebut tebang pilih. Pasalnya, hingga saat ini kasus tersebut hanya berhenti pada mantan Sekretaris DPRD Kota Batam Asril, sementara sejumlah nama yang seharusnya ikut terlibat justru sampai saat ini masih melenggang.
Padahal, Asril didakwa melanggar dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) dan dakwaan subider Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
BACA JUGA: Dugaan Korupsi Makan-Minum, Eks Sekkab Pessel Tersangka
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana.
"Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi,” kata dia
Kurnia menuturkan, sesuai Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 ditegaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindakan pidana pelaku korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang .
Artinya, 12 saksi yang mengembalikan uang dugaan hasil korupsi tersebut tidak bisa dihapuskan pidananya.
Mantan Sekwan DPRD Batam Asril divonis hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Senin (22/3). Kemudian Asril melakukan upaya banding dari putusan 6 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan