jpnn.com, SURABAYA - Program sejuta rumah yang dikebut pemerintah belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hunian.
Hingga kini, kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan hunian atau backlog terus naik.
BACA JUGA: Properti Segmen Menengah Masih Prospektif
Sepanjang tahun ini, angka backlog di Jatim sudah mencapai 580 ribu unit. Sementara itu, backlog secara nasional menembus 11,8 juta unit.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Jatim Supratno menyatakan, pemerintah daerah sebenarnya memegang peranan penting untuk kelancaran program satu juta rumah.
BACA JUGA: Ribuan Rumah di Sejumlah Daerah Terendam Banjir
Namun, beberapa kebijakan dari pemerintah pusat tidak segera dijalankan oleh pemerintah daerah.
”Pemerintah pusat sudah memberikan begitu banyak kemudahan melalui PP 64/2016, namun pelaksanaannya di daerah masih belum optimal. Banyak daerah yang justru menganggap seolah PP 64 itu tidak ada,” ujarnya di sela–sela seminar Apersi Jawa Timur, Selasa (5/12).
BACA JUGA: Hati-Hati Beli Rumah Syariah, Jangan Sampai Seperti Ini
Menurut dia, sampai saat ini, masih banyak pemda atau pemkot yang menggunakan prinsip pengurusan izin yang rumit.
Antara lain, harus mengurus izin lokasi dan amdal lalu lintas yang sebenarnya oleh PP 64 tersebut telah dihapus.
”Dengan PP 64 itu, sebenarnya kalau seorang pengembang sudah mempunyai tanah untuk perumahan, tidak perlu izin lokasi dan izin lainnya. Biar lebih mudah, waktunya singkat, dan tidak menimbulkan biaya yang tinggi,” imbuh Supratno.
Supratno mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah di Indonesia mengalami lonjakan.
Banyak yang belum memiliki hunian. Sementara itu, stok hunian sangat terbatas.
”Mereka berpenghasilan, namun kesulitan menjangkau harga properti yang mahal. Itu peluang besar untuk bisa menyerap banyak hunian, tetapi masih terbentur oleh kebijakan,” tuturnya. (car/c20/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Registrasi Perbarui Data Pengembang Rumah Murah
Redaktur & Reporter : Ragil